Nasional

IMG_20190408_221819

Dirjen: Hasil penelitian perguruan tinggi harus mengarah pada outcome

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Jumain Appe mengatakan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan di perguruan tinggi harus mengarah pada "outcome" yakni yang bisa dikomersialisasikan ke industri dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Ke depan perguruan tinggi itu pengukurannya bukan lagi pada input dan proses, tetapi ke pada output dan outcome," kata Jumain, Jakarta, Senin.

Dia menuturkan pihaknya mendorong pemeringkatan atau penilaian perguruan tinggi ke arah yang lebih outcome, yang mewakili porsi 60 persen, sementara input mewakili porsi 40 persen. Penilaian tersebut hendaknya dijadikan kebijakan yang diperkuat dengan peraturan menteri.

Hal itu bertujuan untuk mendorong perusahaan pemula terus muncul dari perguruan tinggi.

Selain itu, juga perlu terus dijaga keberlanjutan dan kemandirian usaha-usaha dari perusahaan pemula sehingga dapat menjadi industri yang berkelanjutan dan mendorong tumbuhnya perekonomian bangsa.

Dia juga menuturkan calon perusahaan pemula harus menghasilkan produk berdaya saing dan masuk ke penjualan dalam jaringan yang bisa lintas negara.

Dia mendorong lebih banyak hasil teknologi dan inovasi yang bisa masuk pasar internasional, bukan hanya di pasar domestik.

Sejak 2016 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki kebijakan berupa pendanaan untuk mengembangkan produk inovasi teknologi yang berasal dari Perguruan Tinggi melalui program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi (CPPBT-PT).

Program CPPBT-PT ditujukan untuk mendorong penyempurnaan produk inovasi teknologi yang sudah masuk pada kategori prototype dan fase pra-komersial untuk disiapkan menuju komersial.

Selama empat tahun terakhir ini, Kemenristekdikti sudah membina dan memfasilitasi Calon PPBT dari Perguruan Tinggi sebanyak 558 Calon PPBT yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

Dari total 558 calon perusahaan pemula atau startup (CPPBT) yang dapat naik kelas ke PPBT hanya 59 CPPBT atau hanya 10,57 persen.

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Nita Hermawati pengusaha kue berbagi dengan penyandang disabilitas

Mohan-1

Mataram – Memang patut diacungi jempol, untuk sosok Nita Hermawati, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat, yang menyisihkan keuntungan dari berjualan kue untuk penyandang disabilitas dan kaum dhuafa.

"Setiap pembelian satu "box", Rp1.000 saya sisihkan untuk penyandang disabilitas dan kaum duafa," katanya kepada Antara di Mataram, Senin.

Nama Nita sudah familiar di kalangan penyandang disabilitas di daerah ini karena ia juga menjabat sebagai salah satu staf di Seksi Peyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dinas Sosial Provinsi NTB.

Dirinya menjadi salah satu sosok srikandi yang dianggap aktif membantu kalangan anak disabilitas selama ini.

Selepas menjadi abdi negara, waktu malam menjadi waktu membuat racikan kue bolu yang akan dijual melalui media darling, serta pesanan dari mulut ke mulut.

Lewat usahanya itu, ia telah memiliki rumah produksi sendiri sebagai "brand" di pasaran dengan mendirikan "Nitahomebakery" dengan moto "belanja sambil sedekah".

Rumah produksi Nita terletak di rumahnya di Jalan Peternakan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas.

Ibu dua putra ini merupakan sosok wanita yang ramah dan tidak sombong yang merintis usaha kecil-kecilan, kue bolu tidak semata-mata mencari keuntungan. Tetapi lebih kepada aktivitas sosialnya untuk membantu penyandang disabilitas di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Dikatakan, perhatiannya kepada kalangan disabilitas tidak lepas dari rasa keperihatinan selama ini, karena banyak penayandang disabilitas ada yang tidak memiliki keluarga.

"Saya bercita-cita ke depan bukan hanya di Kota Mataram dan Lombok Barat yang mampu disantuni dari royalti 'Nitahomebakery', tetapi se-NTB, sehingga bisa meringankan beban mereka," katanya.

Usahanya kue bolu itu dirintis sejak tanggal 24 Januari 2019, beragam jenis bolu, hasil racikannya sudah beredar di pasaran. Seperti bolu pisang, bolu labu, bolu ubi, bolu naga, bolu durian, bolu cappuccino, bolu jagung dan prol tape dan lainnya yang berbahan dasar pangan lokal.

Karena keterbatasan peralatan dan tenaga, setiap malam dia berhasil mencetak kue bolu sampai 30 "box", yang artinya donasi yang dihimpun setiap hari sebesar Rp30 ribu.

"Pesanan sebenarnya lebih dari itu, tetapi saya hanya mampu membuat maksimal 30 per hari, jadi kalau lebih saya minta menunggu untuk hari berikutnya," katanya.

Kue bolu buatan Nita ini pemasarannya sudah sampai ke Pulau Sumbawa dan luar daerah, antara lain ke Jakarta, Makasar, dan Kalimantan.

Pewarta: Riza Fahriza
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Warga kecewa Jokowi tak datang ke pusat wisata kuliner

Warga-kecewa-jokowi-batal

Palangka Raya – Sejumlah warga di Kota Palangka Raya mengaku kecewa karena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo batal datang ke Taman Tunggal Sangomang yang menjadi Pusat Wisata Kuliner malam di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

"Sangat di sayangkan Jokowi tak jadi datang ke sini. Padahal kami ingin sekali bertemu Presiden," kata Lindawati di kawasan Taman Tunggal Sangomang, Senin malam.

Ibu dua anak itu mengaku sengaja datang bersama anak dan suaminya untuk bertemu atau minimal melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu.

Warga Palangka Raya lainnya, Ahmad Azis mengatakan juga datang ke kawasan pusat wisata kuliner malam di "Kota Cantik" untuk melihat dekat Presiden Jokowi.

"Rasa kecewa sih ada, apa lagi anak saya ingin sekali bertemu Jokowi. Ya, tapi mungkin hari ini bukan rejeki kami untuk ketemu beliau," katanya.

Dia pun berharap di lain kesempatan saat presiden datang bisa mampir ke pusat kuliner karena selain dapat menyapa warga secara langsung juga bisa mempromosikan lokasi wisata di kota setempat.

Nermayati, warga Palangka Raya lainnya mengaku datang ke Pusat Wisata Kuliner malam di Palangka Raya sejak pukul 19.00 WIB.

"Saya datang bersama suami. Senang-senang mau lihat  Jokowi, sudah hampir dua jam menunggu, tapi mendengar kabar bapak tak jadi ke sini. Kecewa sih tidak ya. Kami paham beliau pasti sibuk. Ya tidak apa-apa beliau tak jadi ke sini," katanya.

Meski demikian dia tetap mengaku terhibur karena di lokasi tersebut disediakan makanan gratis seperti bakso, sate, gorengan, kacang dan jagung rebus.

Berdasarkan pantauan, ratusan warga memadati kawasan pusat wisata kuliner malam, terutama di lokasi yang direncanakan akan di datangi Presiden RI.

Tak hanya kalangan kaum muda, para orang tua bahkan anak-anak pun antusias menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Sejak sore mereka sudah berkumpul di lokasi yang berada di Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya.

Mendengar kabar batalnya Jokowi dan dijemputnya aparat keamanan dari lokasi itu, ratusan warga itu pun berangsur-angsur meninggalkan kawasan tersebut.

Kedatangan Jokowi ke Kota Palangka Raya itu terkait sejumlah agenda seperti meresmikan operasional Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut serta kampanye rapat terbuka calon presiden peserta Pemilu 2019.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

70 perguruan tinggi ikuti CPPBT Boot Camp 2019

IMG_20190408_221819

Jakarta – Sebanyak 132 peserta dari sekitar 70 perguruan tinggi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke mengikuti kegiatan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) Boot Camp 2019 yang diselenggarakan di Jakarta,  pada 8-10 April 2019.

"Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pembekalan kepada pemenang insentif CPPBT," ujar Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Jumain Appe dalam acara pembukaan CPPBT Boot Camp2019, Jakarta, Senin.

Penyelenggaraan CPPBT Boot Camp didasari pada kondisi masih rendahnya CPPBT yang mampu menjadi PPBT ataustartup berbasis teknologi.

Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemristekdikti Retno Sumekar mengatakan sejak 2016 sampai saat ini, dari total 558 calon perusahaan pemula atau startup (CPPBT) yang dapat naik kelas ke PPBT hanya 59 CPPBT atau hanya 10,57 persen.

Kegiatan CPPBT Boot Camp 2019 itu bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan keterampilan serta pengetahuan Calon PPBT sehingga ke depannya dapat menjadi PPBT yang unggul.

Sementara 132 peserta CPPBT Boot Camp terpilih dari 800-an proposal yang masuk ke Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Memang kita memilih itu sangat ketat, karena kita menginginkan hasil penelitian dan inovasi itu bisa menjadi wirausaha ke depan dan pendorong ekonomi kita ke depan walaupun skalanya masih kecil, harapan kitascale up ke depan, syukur jadi industri," tuturnya.

Para peserta CPPBT Boot Camp itu bergerak di delapan fokus bidang, yakni teknologi dan informasi, pangan, kesehatan, energi, transportasi, bahan baku, material maju (advanced material), serta keamanan dan pertahanan.

Namun, mereka didominasi dari bidang pangan, teknologi informasi, kesehatan, energi, transportasi dan material maju.

"Kita harus melakukan pelatihan memberikan pembelajaran pada mentor atau pengusaha industri yang berpengalaman bagaimana kita menghasilkan industri yang berkelanjutan dan yang bisa meningkatkan nilai tambah," ujarnya.

Kegiatan selama CPPBT Boot Camp 2019 meliputi seminar, lokakarya, dialog inspirasi dan berbagi cerita sukses dari calon PPBT yang berhasil naik kelas ke Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Baca juga: Menristekdikti targetkan seribuan "startup" baru pada 2019
 Baca juga: Usaha rintisan agribisnis ASEAN berkumpul di Yogyakarta
 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

BNPT paparkan penyebaran paham radikal terorisme pada prajurit Paskhas

photo_2019-04-08_17-31-59

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memberikan pembekalan mengenai bahaya penyebaran paham radikal terorisme dan upaya pencegahannya kepada prajurit Korpaskhas TNI AU yang ada di wilayah Jakarta, Bandung, dan Bogor.

Pembekalan dilaksanakan di Aula Mako Batalyon Komando 467/Hardha Dedali, Wing I/Harda Marutha Paskhas, kompleks Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin.

"Kami jelaskan bagaimana mengidentifikasi orang yang terpapar radikalisme, bagaimana mengatasinya, lalu apa yang mesti diperbuat, bagaimana pimpinan mengambil keputusan dan sebagainya," kata Kepala BNPT dikutip dari siaran pers.

Sebelumnya, Kepala BNPT juga telah memberikan pembekalan serupa kepada prajurit Kopassus TNI AD dan Marinir TNI AL atas undangan pimpinan masing-masing satuan tersebut.

"Supaya punya kesamaan visi dan misi dalam rangka menjaga kesatuan negara ini dan juga jangan sampai terpapar hal-hal yang sangat tidak baik yang mengancam keutuhan bangsa dan negara," ujar Suhardi.

Menurut dia, informasi melalui dunia maya yang tidak terbendung dapat menjadi celah masuknya paham radikalisme dan terorisme sehingga siapa saja dapat terpapar termasuk anggota TNI/Polri.

Komandan Korpaskhas TNI AU Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono berharap seluruh prajuritnya dan keluarga besar Paskhas bisa melindungi diri dari bahaya penyebaran paham radikalisme.

"Sangat perlu untuk setiap prajurit Paskhas dan keluarganya dapat mengantisipasi dari gerakan radikal dan teroris tersebut. Sehingga diharapkan prajurit-prajurit ini akan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional," ujarnya.

Turut hadir dalam pembekalan tersebut Sestama BNPT Marsda TNI Asep Adang Supriyadi, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Plt. Deputi III bidang Kerjasama Internasional Brigjen TNI (Mar) Yuniar Lutfi, perwira Korpaskhas maupun dari korps lainnya di TNI AU yang selama ini ditugaskan di BNPT.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Baru 10,57 persen CPPBT naik ke kelas ke PPBT

IMG_20190408_225225

Jakarta – Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Jumain Appe mengatakan sejak 2016 sampai saat ini, dari 558 Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT), hanya 59  yang mampu naik kelas menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

"Dari 558 CPPBT hanya 59 CPPBT yang bisa meningkat menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi," kata Jumain dalam pembukaan acara CPPBT Boot Camp 2019, Jakarta, Senin.

Dia menuturkan harus ada peningkatan jumlah calon perusahaan pemula atau startup yang berhasil menjadi startup.

Dia mengatakan mesti dilakukan perubahan atau proses yang lebih mengarahkan hasil penelitian di perguruan tinggi menjadi produk yang memiliki nilai bisnis.

Untuk itu, kata dia, ada dua hal yang penting dilakukan, yaitu pertama, mendorong perubahan pola pikir atau paradigma peneliti di perguruan tinggi, baik mahasiswa dan dosen bahwa melaksanakan penelitian haruslah berbasis pada kebutuhan dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat.

Kedua, para peneliti perlu memiliki jiwa wirausaha agar menghasilkan teknologi dan inovasi yang bisa dikomersialisasikan.

Dengan kondisi masih rendahnya CPPBT yang mampu menjadi PPBT, maka Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Kemenristekdikti Retno Sumekar mengatakan pihaknya mengatakan CPPBT Boot Camp 2019 yang pertama ini untuk mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan pengetahuan CPPBT agar ke depannya dapat menjadi PPBT yang unggul.

CPPBT Boot Camp diikuti oleh 132 peserta dari 70 perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia.

Dia berharap agar 50 persen dari penerima program CPPBT Boot Camp bisa naik kelas menjadi PPBT pada 2020.

"Pelatihan ini diberikan supaya para inventor yang hadir di sini bisa mengubah pola pikir tidaknya hanya melihat hasil riset tapi hilirnya apakah bisa dihilirkan atau dikomersialisasikan, dan bgimana menumbuhkan jiwa "enterpreneurship" (kewirausahaan)," tuturnya.

Dia mengatakan tentu saja PPBT yang diinginkan adalah mereka yang menghasilkan teknologi dan inovasi dengan mengembangkan potensi berbasis keunggulan daerah dan menyelesaikan permasalahan daerah dan nasional. (*)

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Aliansi Muslimat Aceh tolak rancangan undang-undang PKS

aliansi_muslimat_tolak_ruu_pks

Banda Aceh – Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslimat Aceh menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) karena bertentangan dengan agama.

Penolakan tersebut dikemukakan massa Aliansi Muslimat Aceh dalam unjuk rasa di halaman kantor DPR Aceh di Banda Aceh, Senin.

Aksi diikuti seratusan pengunjuk rasa, massa mengusung poster bertuliskan "RUU-PKS berpotensi menghancurkan keluarga", RUU-PKS berpotensi menghancurkan generasi", dan lainnya.

Sebelum berunjuk rasa di halaman gedung wakil rakyat tersebut, massa yang semuanya perempuan berkumpul dan berjalan kaki dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Dalam aksi tersebut, massa menggelar orasi serta menandatangani deklarasi penolakan RUU-PKS di sehelai spanduk yang disediakan khusus pengunjuk rasa.

Dahlia, koordinator aksi, menyatakan, pihaknya menolak RUU-PKS karena substansi yang diatur tidak berasaskan agama dan nilai-nilai bangsa.

"Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka berpotensi melemahkan ketahanan negara. Karena itu, kami Aliansi Muslimat Aceh menolak RUU-PKS," sebut Dahlia.

Dahlia juga menyebutkan, jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, maka berpotensi maraknya seks bebas, aborsi serta menjamurnya LGBT, legalitas pelacuran.

"Jika ini terjadi, maka generasi Indonesia berpotensi hancur. Undang-undang ini jika disahkan juga berpotensi menghancurkan keluarga dengan kriminalisasi peran suami dan orang tua," ungkap Dahlia.

Anggota DPR Aceh Ghufran Zainal Abidin yang menerima pengunjuk rasa mendukung aksi Aliansi Muslimat Aceh karena merupakan upaya menyelamatkan generasi bangsa.

"Kami akan mendesak DPR RI dan pemerintah pusat membatalkan RUU PKS. Kami juga mendukung penolakan RUU PKS," kata Ghufran Zainal Abidin yang juga Anggota DPR Aceh dari Fraksi Gerindra-PKS.

Usai menyampaikan tuntutannya, massa Aliansi Muslimat Aceh membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya, massa menggelar doa bersama di halaman Kantor DPR Aceh. 

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Ratusan helai wastra hadir di Museum Kepresidenan

WASTRA-TARI-FIK-W

Bogor – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghadirkan ratusan helai wastra, atau kain adat nusantara pada Festival Wastra Nusantara di Museum Kepresidenan Balai Kirti Kota Bogor, Jawa Barat.

"Dari 100 wastra yang dipertunjukkan, ada wastra Ibu-Ibu Negara dari masa ke masa. Festival ini pertama kalinya menampilkan wastra Ibu-Ibu Negara," kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, di Bogor, Senin (8/4/2019).

Selain menampilkan wastra ibu-ibu negara, festival itu juga menghadirkan wastra koleksi museum nasional, wastra keraton, wastra tokoh perempuan, serta wastra kolektor.

Hilmar Farid menjelaskan lebih lanjut, bazar wastra nusantara itu sendiri baru akan dibuka mulai Selasa (9/4/2019) hingga Minggu (14/4/2019), setelah festival itu dibuka hari ini dengan diisi berbagai tarian dan peragaan busana.

"Display pameran akan dibuat berbeda dari pada konsep pameran pada umumnya. Berbeda karena koleksi akan di-display sebagai bagian dari interior ruangan Balai Kirti," kata Hilmar Farid lagi.

Sedangkan berbagai tarian yang dipertunjukkan pada pembukaan Festival Wastra Nusantara itu cukup beragam.

Beberapa di antaranya seperti tari Gebyar Nusantara, yang merupakan tarian yang menggambarkan proses perjalanan wastra nusantara.

Ada pula peragaan busana yang penampilannya melibatkan ibu-ibu Dharma Wanita persatuan Kemendikbud, dan tokoh-tokoh Jawa Barat yang memiliki ketertarikan khusus pada wastra nusantara.

"Peragaan busana ini melibatkan 11 desainer, dan juga didukung 12 peragawati senior," tuturnya kepada wartawan.

Hilmar Farid mengharapkan festival tersebut bisa memberikan edukasi untuk masyarakat, serta memperluas jaringan antarpecinta wastra hingga penggiat wastra.

Pewarta: M Fikri Setiawan/M. Tohamaksun
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Mantan Ketua DPRD Kepulauan Sula divonis 4 tahun penjara

Sidang-Putusan-Zainal-Mus-080419-aaa-1_1

Jakarta – Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014 Zainal Mus divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp3,448 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmad Hidayat Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp500 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan 3 tahun," kata ketua majelis hakim Lucas Prakoso di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Zainal Mus divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Meski terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara, namun hakim malah mewajibkan KPK yang mengembalikan uang pembayaran kepada Zainal Mus.

"Mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp944 juta yang diperhitungkan dengan uang yang sudah dibayar ke kas daerah sebagai perhitungan kerugian negara sebesar Rp3,448 miliar dan memerintahkan KPK untuk membayar kelebihan uang pengganti sebesar Rp650 juta kepada terdakwa," tambah hakim Lucas.

Padahal JPU KPK menuntut pembayaran uang pengganti kepada Zainal Mus sebesar RpRp294,997 juta subsider 2 tahun penjara.

Uang Rp650 juta menurut hakim adalah uang pengembalian Zainal Mus yang sudah disampaikan kepada penyidik Polda Maluku Utara pada 5-6 Mei 2014.

Pihak-pihak lain lain juga sudah mengembalikan sejumlah Rp75 juta dan staf sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Djamin Kharie menitipkan ke KPK sejumlah Rp20 juta.

Sehingga dalam tuntutan JPU menyebutkan total uang yang telah diserahkan kepada KPK sejumlah Rp745 juta dan sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp725 juta telah disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada 18 November 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate untuk terdakwa Hidayat Nahumarury. Uang pengganti sejumlah Rp3,448 miliar dikurangi Rp745 juta tinggal berjumlah Rp2,703 miliar yang harus dimintakan ke Ahmad Hidayat Mus sebesar Rp2,407 miliar dan Zainal Mus sejumlah Rp294,997 juta.

Perkara ini diawali pada 2019 untuk melakukan pengadaan lahan seluas 950 hektare untuk Bandara Bobong di Kecamatan Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp5,51 miliar.

Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 Ahmad Hidayat Mus menentukan harga tanah pemukiman masyarakat yang berada dekat lokasi bandara dihargai Rp8.500 per meter persegi dan yang agak jauh dihargai Rp4.260 per meter persegi.

Dari total pencairan Rp3,448 miliar untuk pengadaan Bandara Bobong, sebanyak Rp1,053 miliar ditarik tunai oleh Ema Sabar dan diberikan ke sejumlah pihak antara lain Kapolres Kepulauan Sula (Rp75 juta), Kabag Kesra Pemkab Sula Rugaya Soelman (Rp210 juta), anggota DPRD Sula Sudin Lacupa (Rp50 juta), Kajari Kepulauan Sula (Rp35 juta), jaksa Sihombong (Rp7,5 juta), Camat Bobong Misba Wamnebo (Rp5 juta), Kades Bobong Muhdin Soamole (Rp5 juta) dan pihak-pihak lain.

Dalam pembacaan vonis, satu orang anggota majelis hakim yaitu hakim ad hoc Jult Mandapot Lumban Gaol menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai unsur kerugian negara.

"Terdakwa Zainal Mus telah 2 kali melakukan penyetoran uang sesuai rekomendasi BPK RI sejumlah Rp3,44 miliar yaitu pada 21 Maret 2014 senilai Rp750 juta ke rekening Kabupaten Kepulauan Sula dan 1 April 2014 disetorkan Rp2,698 miliar ke rekening kas daerah Kepulauan Sula, dengan demikian Bandara Bobong tidak ada kerugian keuangan negara," kata hakim Jult.

Menurut hakim Jult, dalam pembebasan tanah untuk Bandara Bobong terdapat keuntungan keuangan negara yaitu Pemerintah Kabupaten Sula sejumlah Rp4,598 miliar yang hingga akhir masa persidangan telah merugikan Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus selaku pemilik tanah bersama sejumlah Rp4,598 miliar.

"Yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sula untuk melakukan pembebasan tanah pembangunan Bandara Bobong seluas 950 hektare senilai Rp4,598 miliar yang pada akhirnya diperoleh secara gratis sedangkan yang diperoleh Zainal Mus dan kawan-kawan sama sekali tidak ada atau nol rupiah," tambah hakim.

Namun karena hanya ada satu hakim yang berbeda pendapat maka keputusan berdasarkan suara terbanyak sehingga Zainal Mus tetap dinyatakan bersalah.

Atas perkara ini, JPU KPK dan Zainal Mus menyatakan pikir-pikir.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Universitas Washington AS jajaki kolaborasi bersama BPJS Kesehatan

IMG-20190408-WA0025_3

Jakarta – Universitas Washington Amerika Serikat (AS) menjajaki kolaborasi penelitian bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait tren penyakit di Indonesia.

Siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan, data berupa jumlah peserta dan angka pemanfaatan layanan kesehatan dapat dikaji lebih dalam guna memproyeksi tren penyakit ke depan, sehingga pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bisa dialokasikan untuk upaya pencegahan penyakit tersebut.

Direktur Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) University of WashingtonProf. Christopher Murray saat berkunjung ke BPJS Kesehatan mengatakan, terjadi pergeseran tren penyakit di Indonesia selama 27 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Prof. Murray sebelumnya, pada tahun 1990, gangguan persalinan (neonatal disorders) menempati urutan pertama sebagai kasus penyakit terbanyak yang terjadi, disusul oleh infeksi saluran pernapasan bawah, gangguan pencernaan, tuberkulosis, dan stroke.

Namun pada tahun 2017, stroke melejit ke urutan teratas, diikuti oleh penyakit jantung, diabetes, gangguan persalinan, serta tuberkulosis.

Di antara sekian faktor yang menyebabkan perubahan tren penyakit tersebut, salah satunya adalah gaya hidup.

“Pada skenario yang kami kembangkan berbasis hasil penelitian sebelumnya, pada tahun 2040 penyakit jantung diprediksi akan menempati peringkat pertama. Disusul dengan stroke, diabetes, gagal ginjal kronis, dan tuberkulosis. Empat dari lima penyakit tersebut merupakan penyakit tidak menular yang sebetulnya bisa dicegah melalui upaya promotif dan preventif. Ada beberapa hal yang berkontribusi atas munculnya penyakit-penyakit tersebut, yaitu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, pola makan, dan rokok,” ujar Prof. Murray.

Ia mengungkapkan, kolaborasi penelitian di bidang kesehatan bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat membantu memprediksi tren penyakit di masa yang akan datang, sehingga upaya promotif dan preventif bisa dipersiapkan sejak dini.

Selain itu, juga untuk memetakan pola persebaran penyakit di daerah-daerah Indonesia, sehingga upaya promotif preventif yang dilakukan berjalan efektif sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Hal itu dikuatkan oleh Menteri Kesehatan RI periode 2012 – 2014 Nafsiah Mboi yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia mengatakan, kontribusi yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan berkomitmen menjaga kesehatan.

Menurutnya, hampir semua penyakit bisa dicegah dengan mengubah perilaku dan pola hidup menjadi lebih sehat, seperti memperhatikan asupan makanan, olahraga teratur, istirahat cukup, dan menjauhi rokok.

Baca juga: IDI paparkan defisit BPJS berdampak pada RS hingga pasien
Baca juga: Kemenkes: Tren penyakit berubah seiring perubahan perilaku

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :