Nasional

Bawaslu mengingatkan netralitas PNS dalam pemilu

Manado (FinrollNews.com) – Bawaslu Manado, Sulawesi Utara, mengingatkan PNS setempat untuk tetap netral dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

“Kami terus-menerus mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk tetap netral terutama dalam tahapan kampanye pemilu supaya tidak bermasalah,” kata Komisioner KPU Manado, Taufik Bilfaqih di Manado, Rabu.

Bilfaqih mengatakan, sesuai perundang-undangan, PNS memang memiliki hak politik untuk menyalurkan haknya saat pemilu nanti, tetapi harus tetap netral dalam semua tahapan.

Dia mengingatkan ribuan PNS agar tidak ikut-ikutan berkampanye sebab ada sanksi pidana yang menanti bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut.

Dia mengatakan, memang bukan hal yang mudah untuk melakukan itu, karena kebanyakan PNS sebagai ASN masih sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk ikut-ikutan kampanye.

“Karena itu kami terus mengingatkan ini, jangan PNS dimanfaatkan atau dipaksa untuk membantu secara langsung dalam memenangkan Parpol oleh oknum karena akan merugikan diri sendiri,” katanya.

Bilfaqih juga mengimbau masyarakat untuk ikut membantu dengan mengawasi sehingga tidak ada yang akan coba-coba melakukanya. Jika sebelumnya bisa leluasa mencoba hal-hal yang tidak benar, kali ini berbeda

Pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak akan pandang bulu. Itu adalah aturan yang harus dipatuhi. 

Baca juga: Ganjar minta PNS bersikap netral pada pilkada
Baca juga: Panwas Batang waspadai keterlibatan kades pada pilpres

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Jokowi berharap Fakultas-Prodi baru ikuti perubahan global

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on Jokowi berharap Fakultas-Prodi baru ikuti perubahan global
Jakarta (FinrollNews.com) – Presiden Joko Widodo berharap perguruan tinggi di Indonesia bisa memunculkan Fakultas atau Prodi yang bisa mengikuti perubahan global guna mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing.

“Saya tidak mau dengar Perguruan Tinggi tidak mau menghapus fakultas atau prodi yang sudah usang. Ganti baru, masak sudah 30-40 tahun fakultas prodi itu-itu saja,” kata Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada seluruh pejabat eselon I, Eselon II, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Kepala Negara mengatakan bahwa dunia sudah berubah seperti ini, masih diketemukan kesulitan untuk membangun fakultas dan prodi baru.

“Nggak ngerti ini ekosistem di Peruguan Tinggi atau di kementerian atau dua-duanya. Bisa dua-duanya, kita blak-blakan saja,” kata Presiden.

Jokowi juga mengatakan bahwa lembaga perguruan tinggi perlu juga memang ekosistem yang mendukung dalam menghadapi perkembangan global.

“Ini mau saya cari betul, ini ekosistemnya yang nggak mendukung atau Perguruan Tinggi yang tidak merespon, belum merespon perubahan itu,” katanya.

Perguruan Tinggi dalam menyiapkan SDM, lanjut Jokowi, perlu ekosistem nasional yang mendukung, yakni regulasi dan birokrasi nasional, serta ekosistem kawasan yang mendukung seperti kawasan industri dan kolaborasinya dengan lembaga pendidikan tinggi ini

“Mumpung ini ada eselon I, eselon II di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, saya mau bicara sekalian ini masalah ekosistem,” katanya.

Kepala Negara meminta para birokrasi Kemenristek Dikti harus mulai berubah, sehingga dirinya tidak mendengar lagi kesulitan membangun fakultas atau prodi baru.

“Ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit. Ya kalau gaya-gaya lama, tradisi lama masih hidup terus, ya siapa yang bisa berubah,” tegasnya.

Presiden meminta untuk memangkas regulasi yang mempersulit, karena masih ada kelambatan maka Indonesia akan ditinggal negara lain.

“Yang lambat-lambat pasti ditinggal, yang cepat pasti memenangkan. Itu sudah rumus. Yang namanya kementerian, negara, perguruan tinggi sama saja. Tidak namanya perusahaan, korporasi sama saja. Pangkas regulasi yang mempersulit. Bahkan menjebak dan menyibukkan kita,” katanya.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Bareskrim nilai Gunawan permainkan hukum praperadilan

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on Bareskrim nilai Gunawan permainkan hukum praperadilan
Jakarta (FinrollNews.com) – Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menilai pengusaha gula Gunawan Jusuf sedang mempermainkan hukum dengan cara mengajukan dan kemudian mencabut gugatan praperadilannya beberapa kali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Gunawan yang merupakan pimpinan Sugar Group Company tersebut diketahui kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Bareskrim untuk ketiga kalinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (9/10).

Menurut Daniel, tidak adanya aturan yang membatasi jumlah upaya pengajuan dan pencabutan gugatan praperadilan menyebabkan hal ini dapat terjadi.

“Ini ada kekosongan hukum kok boleh begitu. Coba tanya ke Ketua PN, kok (main-mainkan hukum),” kata Daniel di Jakarta, Rabu.

Kendati begitu pihaknya menegaskan tetap memproses kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang yang dilaporkan pengusaha Toh Keng Siong pada Agustus 2016 lalu.

“Tersangka belum ditetapkan. (Gunawan Jusuf) baru mau dipanggil,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyatakan Kompolnas sebagai pengawas fungsional berharap agar Polri tetap melanjutkan penyidikan kasus ini.

Poengky mengatakan, adanya upaya pengajuan dan pencabutan gugatan praperadilan berkali-kali dapat membuat hakim berpendapat bahwa pemohon tidak serius dengan permohonannya.

“Meski KUHAP tidak mengatur, tetapi kasus seperti ini terjadi dan polisi tetap harus profesional dan mandiri,” kata Poengky.

Sementara sikap pemohon yang melakukan upaya seperti ini, menurut mantan Hakim Agung Prof Gayus Lumbuun merupakan suatu kejadian yang sering terjadi. Dia berharap Mahkamah Agung (MA) bisa menerbitkan aturan demi mencegah hal-hal yang sama terjadi lagi di kemudian hari. 

“SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) diharapkan bisa diterbitkan untuk mengatur adanya kepastian hukum demi kelancaran proses peradilan sebelum adanya revisi Kuhap terkait adanya pencabutan dan pengulangan pengajuan Praperadilan ini,” ujarnya.

Ia mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) memang tidak mengatur tentang berapa kali praperadilan boleh dicabut oleh pemohon. “Sejauh ada alasan yang dapat diterima oleh hakim, karena hakim praperadilan yang akan menentukan apakah cukup alasan untuk dicabut,” jelasnya.

Gayus berpendapat, semestinya hakim praperadilan yang memutuskan pencabutan suatu gugatan praperadilan, bukan pemohon.

 “Hakim sebagai ‘judge made law’ karena tidak diatur di hukum acara secara jelas,” tuturnya. 

Menurut Gayus, hakim praperadilan juga bisa menentukan bahwa proses hukum perkara praperadilan tersebut apakah ada kaitan dengan penghalangan proses hukum (obstruction of justice) atau yang lain.

Sementara juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur membenarkan Gunawan Jusuf mengajukan kembali gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terhadap proses penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim  Polri.

“Permohonan praperadilan teregistrasi Nomor: 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2018,” kata Achmad.

Achmad mengatakan sidang praperadilan perdana gugatan yang ketiga itu akan dipimpin hakim tunggal Achmad Guntur sendiri pada Senin (22/10) mendatang.

Sebelumnya, Gunawan Jusuf dan rekannya, Iwan Ang, dan PT Makindo memberikan kuasa kepada Marx & Co. Attorney at Law mencabut permohonan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri di PN Jakarta Selatan untuk kedua kalinya sesaat sebelum sidang perdana digelar pada Senin (8/10).

Berdasarkan catatan, pengusaha gula nasional itu telah tiga kali mengajukan permohonan praperadilan Bareskrim dan dua kali mencabut gugatan di PN Jakarta Selatan.

Baca juga: Polisi diminta tidak menunda penyidikan kasus TPPU Gunawan Jusuf

Baca juga: Pengusaha Gunawan Jusuf cabut lagi gugatan praperadilan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Golkar dukung pemerintah selesaikan masalah guru honorer

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on Golkar dukung pemerintah selesaikan masalah guru honorer
Jakarta (FinrollNews.com) – Partai Golkar mendukung pemerintah menyelesaikan permasalahan penuntasan guru honorer kategori 2 (K-2), kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus.

Dalam keterangan tertulisnya, Lodewijk mengatakan tenaga guru honorer K-2 yang tidak lolos untuk menjadi PNS hal ini yang sepatutnya segera dicarikan solusi.

“Faktanya memang guru ini kurang, bangunan ada, siswa ada, tapi guru tidak ada, akhirnya sekolah merekrut guru dari yang ada,” kata Lodewijk di Jakarta, Rabu. 

Dia mengatakan di daerah perbatasan, sekolah sampai merekrut guru dari tentara dan guru tenaga honorer digaji sangat kecil sehingga merupakan masalah-masalah sosial yang tidak bisa dipungkiri.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mengatakan semua anggota DPR sering mendapatkan pengaduan masalah tenaga honorer termasuk dari guru-guru.

Dia mencontohkan setiap kunjungannya ke Daerah Pemilihan (Dapil), para konstituen selalu menanyakan tentang status honorer. 

“DPR adalah wakil rakyat sudah selayaknya memperjuangkan apa yang disuarakan para guru honorer. Jadi partai Golkar tidak abu-abu, Partai Golkar mendukung honorer masuk ke dalam birokrasi kita,” kata Mekeng.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengatakan Komisi X DPR siap mendukung penuntasan masalah guru honorer K-2.

Menurut dia, pihaknya sudah dua kali rapat gabungan lintas komisi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu antara Komisi IV, Komisi XIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI mengadakan rapat bersama para mitra kementerian.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

36 dokter spesialis perkuat KRI dr Soeharso

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on 36 dokter spesialis perkuat KRI dr Soeharso

Palu (FinrollNews.com) – Hingga hari ke-13 pascabencana yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebanyak 36 dokter spesialis yang memperkuat KRI dr Soeharso sudah menangani 1.238 pasien rawat inap hingga rawat jalan. 

“Kami memiliki 36 dokter spesialis yang setiap saat bekerja membantu para korban pascabencana , hingga saat ini kami sudah menangai 1.238 pasien baik rawat inap maupun rawat jalan,” kata  Wakil Komandan Satgas kesehatan penanggulangan bencana Palu-Donggala Kolonel Laut dr Andi Abdullah saat ditemui di KRI dr Soeharso, Rabu.

Rata-rata pasien masuk berobat di rumah sakit terapung itu, menurut dia, korban patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa dan tsunami, bahkan ada pasien mereka tangani  terpaksa tangannya harus diamputasi karena lukanya sudah terinfeksi dan membusuk.

Abdullah menyebut pasien yang dirawat di posko kesehatan TNI AL cukup banyak, sehingga ruang Isntalasi Gawat Darurat (IGD) terpaska harus dibuat dipelataran Pelabuhan  Pantoloan, sementara ruang rawat inap berada dilantai dua kapal itu diisi oleh pasien yang membutuhkan perawatan intens.

Dalam kapal itu, lanjutnya, selain ruang operasi juga dilengkapi dengan ruang ronsen, ruang penyimpanan tabung oksigen, ruang ICU hingga ruang laboratorium.

Pelayanan kesehatan ditempat itu dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan, para personel bertugas melayani pasien melakukan tindakan medis cepat dan tepat hingga benar-benar pasien pulih.

Keberadaan KRI dr Soeharso sangat membantu penanganan korban gempa dan tsunami, mengingat korban bencana alam ini begitu banyak, rumah sakit dan unit-unt pelayana kesehatan di palu banyak yang rusak sehingga pelayanan kesehatan menjadi terbatas.

“Kami terus mendorong pusat pelayanan kesehatan di wilayah palu dan sekitarnya untuk bangkit dan diharapkan kedepan jika pusat pelayanan kesehatan sudah mulai membaik, secara perlahan beban dan tangung jawab kami berikan kepada mereka,” ujarnya.

Selama penanganan korban bencana alam di Sulteng, KRI dr Soeharo tetap berada di Pelabuhan Pantoloan hingga batas waktu belum ditentukan dan proses penanganan medis pun dilakukan secepat mungkin.

Baca juga: Tim relawan Sultra kembali temukan empat jenazah

Baca juga: tata ruang wilayah terkait kekuatan mitigasi bencana
 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

BNPB sebut Rehab-Rekon Palu mulai November 2018

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on BNPB sebut Rehab-Rekon Palu mulai November 2018
Jakarta (FinrollNews.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-rekon) di Palu, Donggala dan sebagian wilayah di Sulawesi Tengah pasca gempa dan atau tsunami akan dimulai pada awal November 2018.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan mulai awal November 2018 berarti masa tanggap darurat sampai akhir Oktober 2018,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers “Update Tanggap Bencana Sulawesi Tengah”, Jakarta, Rabu.

Sutopo mengatakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sesuai dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sutopo mengatakan evakuasi atau pencarian korban ditargetkan berhenti pada 11 Oktober 2018, sehingga total masa evakuasi mencapai 14 hari melebihi ketentuan yang tercantum dalam peraturan yakni Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan evakuasi selama 10 hari.

“Saat ini masa tanggap darurat masih berlangsung, hanya evakuasi korban dihentikan pada Kamis tanggal 11 Oktober 2018,” ujarnya.

Dia mengatakan korban yang belum ditemukan setelah tanggal 11 Oktober 2018 itu dinyatakan meninggal dunia. Namun, jika masih ada keluarga yang ingin dibantu dalam pencarian korban, maka pemerintah akan membantu namun proses evakuasi yang ada nantinya tidak semasif sekarang ini.  

“Kalau memang besok diputuskan evakuasi dihentikan dalam arti evakuasi besar-besaran seperti sekarang ini,” tuturnya.

Pemerintah juga masih menghitung nilai kerugian dan kerusakan akbat bencana itu serta dana yang dibutuhkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak gempa dan atau tsunami.

Sementara kegiatan-kegiatan antara lain berupa layanan kebutuhan dasar bagi pengungsi, layanan kesehatan, distribusi logistik, layanan sekolah darurat, pembangunan hunian sementara masih dilanjutkan hingga akhir Oktober 2018. 

BNPB mencatat sebanyak 2.045 korban meninggal akibat gempa dan tsunami Donggala di Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga 10 Oktober 2018 siang hari. Sementara, sebanyak 82.775 jiwa mengungsi akibat dampak gempa dan tsunami dengan rincian 74.044 jiwa di Sulawesi Tengah dan 8.731 jiwa di luar Sulawesi Tengah.

Baca juga: BNPB ungkap tsunami Donggala capai 11,3 meter
Baca juga: Menteri Rini puji kerja cepat BUMN pulihkan Palu dan Donggala
Baca juga: Rini Soemarno galang BUMN bangun hunian korban gempa Sulteng

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Bupati Buton Selatan nonaktif segera disidang

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on Bupati Buton Selatan nonaktif segera disidang
Jakarta (FinrollNews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan dakwaan dan perkara Bupati Buton Selatan nonaktif Agus Feisal Hidayat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari Sulawesi Tenggara.

“Telah dilakukan pelimpahan tahap dua terhadap Agus Feisal Hidayat pada 20 September 2018 dan pelimpahan dakwaan dan berkas ke Pengadilan Tipikor di Kendari. Persidangan dijadwalkan Senin, 15 Oktober 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Dalam proses penyidikan dengan tersangka Agus Feisal Hidayat telah diperiksa sekitar 28 orang saksi.

Unsur saksi terdiri dari Kadis Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) 3 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2017, swasta, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan, Kapokja 1 ULP Tahun Anggaran 2018, Kadis Perhubungan Kabupaten Buton Selatan, swasta dari PT Hipotenusa Contractors, Kadis Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, ajudan Bupati/ anggota Polri, swasta dari PT Lawana Wolio Permai, PNS Pemkot Kota Baubau, Kapokja 2 ULP Tahun Anggaran 2018, Kapokja 2 ULP Tahun Anggaran 2017, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2008.

Sebelumnya, Agus telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Agus diduga menerima total Rp409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Baca juga: KPK tahan Bupati Buton Selatan
Baca juga: KPK jelaskan kronologi OTT Bupati Buton Selatan

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Menteri tanggapi anak-anak terdampak bencana minta bantuan

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on Menteri tanggapi anak-anak terdampak bencana minta bantuan
Palu (FinrollNews.com) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menanggapi anak-anak terdampak bencana yang meminta bantuan di Jalan Poros Donggala-Palu, Desa Loli, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Saya berharap apapun yang dihadapi anak-anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan kabupaten/kota, Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, ada pemerintah daerah, mereka harus melaporkan segera agar kita bisa segera berkoordinasi secepatnya bisa melayani anak-anak ini,” kata Yohana usai mendatangi anak-anak pengungsi Petobo di Palu, Rabu.

Jadi, menurut dia, penanganan anak-anak dan perempuan sudah terstruktur.  Bisa dilaporkan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak.

“Siapapun yang membutuhkan pelayanan khusus, pendampingan psikologis, bisa melaporkan langsung,” ujar dia.

Baca juga: Menteri: anak korban gempa diasuh keluarga dekat

Sebelumnya, Rasya (10), siswa Kelas 4 SDN 17 Banawa ditemui di Jalan Poros Donggala-Palu, Desa Loli, Kecamatan Banawa, Donggala, mengatakan sudah ada di jalanan sejak pukul 07.00 WITA hingga pukul 18.00 WITA untuk meminta bantuan bersama teman-temannya.

Menurut dia, kedua orang tua mengetahui kegiatan mereka meminta-minta bantuan di jalanan. Hingga saat ini dirinya juga belum mulai kembali ke sekolah, dan belum tahu kapan kembali belajar.

Dari pengakuan Rasya, dirinya bersama beberapa teman lainnya meminta bantuan karena makanan di rumah sudah habis.

Kegiatan meminta bantuan ini dilakukan Rasya, tepat di tepi pantai, di jalan Poros Donggala-Palu yang berdebu. Bantuan yang diperoleh, menurut Rasya, berupa uang antara Rp35.000 hingga Rp100.000 per hari, ditambah mi instan, kue kering, air mineral.

Baca juga: Pemerintah datangkan psikolog untuk anak-anak korban gempa

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Buronan korupsi ditangkap di kantor polisi

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on Buronan korupsi ditangkap di kantor polisi
Banda Aceh (FinrollNews.com) – Kejaksaan Negeri Banda Aceh menangkap seorang terpidana korupsi pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang selama empat tahun masuk daftar pencarian orang.

Penangkapan dilakukan di kantor polisi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banda Aceh Iskandar di Banda Aceh, Rabu, mengatakan, terpidana Mahirul Athar dihukum satu tahun enam bulan.

“Terpidana Mahirul Athar ditangkap di Polresta Banda Aceh usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran gas pada Rabu sekitar pukul 17.00 WIB,” kata Iskandar.

Didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh Himawan, Iskandar menyebutkan, terpidana ditangkap tanpa perlawanan. Usai ditangkap, terpidana dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

“Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan berita acara, terpidana dibawa ke LP Banda Aceh di kawasan Lambaro, Aceh Besar, guna menjalani hukuman satu tahun enam bulan,” kata Iskandar.

Sementara itu, Maimunah, jaksa penuntut umum yang menangani perkara terpidana menyebutkan Mahirul Athar divonis bersalah pada 30 November 2012. Terpidana sempat mengajukan banding dan kasasi hingga akhirnya Mahkamah Agung memutuskan hukuman terhadap terpidana satu tahun enam bulan.

“Selain kurungan badan, terpidana juga dihukum membayar uang pengganti Rp91 juta lebih subsider satu bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider empat bulan penjara,” kata Maimunah.

Maimunah menyebutkan, perkara melibatkan terpidana Mahirul Athar terkait pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh. Rumah sakit milik Pemerintah Aceh tersebut berada di Banda Aceh.

Perkara korupsi melibatkan terpidana merugikan keuangan negara mencapai Rp547 juta lebih. Selain Mahirul Atbar, dua dokter di rumah sakit tersebut ikut terlibat dan keduanya sudah menjalani hukuman.

“Terpidana merupakan rekanan pengadaan obat. Perusahaan terpidana seharusnya tidak menang pengadaan obat saat pelelangan, namun dimenangkan. Akibatnya, negara dirugikan ratusan juta rupiah,” kata Maimunah.

Baca juga: Kejati Sumut tangkap buronan terpidana kasus korupsi
Baca juga: Buronan korupsi pengadaan bibit kerbau ditangkap Kejaksaan
Baca juga: Buronan korupsi Rp1,3 triliun ditangkap di Bali

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Emas Tenis Meja Putra Indonesia

  • Oct 10, 2018
  • Comments Off on Emas Tenis Meja Putra Indonesia

Petenis meja Indonesia David Jacobs (kanan) dan Komet Akbar (kiri) melakukan selebrasi usai bertanding melawan petenis meja Korea Selatan Shin Seung Weon/Jung Sukyoun dalam babak final para tenis meja TT 10 ganda putra Asian Para Games 2018 di Jakarta, Rabu (10/10). David Jacobs/Komet Akbar menyumbang medali emas untuk Indonesia setelah menang atas pasangan Korea Selatan dengan skor 11-5, 11-7 (2-0). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama

Bagikan :