Nasional

Kemenko PMK kampanye aksi ramah difabel

Jakarta (FinrollNews.com) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengajak semua pihak mengampanyekan aksi ramah disabilitas menjelang pesta olahraga Asian Paragames 2018, yang berlangsung 6-13 Oktober di Jakarta.

“Para Games ini inspirasi dan motivasi bangsa supaya kita sadar akan pentingnya kesetaraan posisi penyandang disabilitas, ini menjadi tugas kita bersama masyarakat agar terlibat aktif dalam kampanye ramah kaum difabel,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida dalam siaran pers kementerian, Rabu.

“Ramah Pelayanan, Ramah Infrastruktur dan Ramah Pergaulan bagi kaum difabel. Jadi peningkatan kualitas pelayanan dan infrastuktur bagi penyandang disabilitas ini sudah seharusnya dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat daerah,” ia menambahkan.

Kampanye aksi ramah disabilitas, menurut dia, merupakan arahan Menko PMK Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah INAPGOC. 

Saat ini warga difabel meliputi 12,15 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Nyoman menyatakan pemerintah mengharapkan dukungan dan kolaborasi lintas sektoral termasuk korporasi, akademisi dan warga dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayan dan infrastruktur penunjang kaum difabel.

Ia mengemukakan bahwa sejak tahun 2011 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN-CRPD). Ratifikasi tersebut memberi pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan di Indonesia yang menghadapi diskriminasi dalam akses atas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pekerjaan.

“UU Republik Indonesia No.8/2016 terkait disabilitas merupakan produk undang-undang yang berorientasi UN-CRPD. Lalu tugas kita bersama adalah menjalankannya,” tutur Nyoman.
 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Konflik ibu kota Maybrat diselesaikan melalui musyawarah

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on Konflik ibu kota Maybrat diselesaikan melalui musyawarah

Jakarta (FinrollNews.com) – Konflik terkait penetapan ibu kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat, diselesaikan melalui musyawarah meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Diputuskan dengan perdamaian adat. Ketua MK, Pak Mahfud MD waktu itu memutuskan ini, Pak Akil Mochtar memutuskan itu. Padahal ‘kan ibu kota kabupaten itu tidak menyangkut Undang-undang Dasar 1945, tetapi menyangkut tata kelola pemerintahan. Jadi harusnya lewat PP cukup, secara hukum ‘clear’,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai mendatangi Kantor Ombudsman di Jakarta, Rabu.

Lokasi ibu kota Maybrat diperebutkan oleh dua distrik, yaitu Ayamaru dan Kmurkek. Perdebatan tersebut disebabkan oleh janji politik pejabat daerah setempat apabila pemekaran Kabupaten Maybrat dikabulkan oleh Pemerintah.

“Ini karena ada janji politik, jadi begini ‘kalau saya jadi bupati, ibu kota pindah di sini’ dan kebetulan jadi. Tetapi mayoritas (masyarakat) mintanya di Kumurkek. Kan saya tidak bisa memutuskan, maka silakan tokoh adat kumpul semua, rapat, tiga bulan selesai, ada perdamaian,” kata Tjahjo.

Perebutan lokasi ibu kota tersebut dibawa masyarakat sekitar hingga ke tingkat Mahkamah Konsititusi. Pada 2009, MK menolak gugatan atas pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat.

Putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2009 tanggal 24 September 2009, yang diketuai Mahfud MD tersebut, menolak permohonan uji materi karena para pemohon tidak memiliki posisi hukum terkait materi yang diujikan tersebut, sehingga Ibu Kota Maybrat tetap di Kumurkek.

Lima tahun kemudian, MK yang diketuai oleh Akil Mochtar kembali menerima permohonan uji materi undang-undang yang sama tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat.

Kali ini, MK mengabulkan permohonan pemohon melalui Putusan Nomor 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013, dengan memutuskan ibu kota Maybrat berada di Ayamaru.

Meskipun keputusan Kemendagri bertentangan dengan putusan MK, Tjahjo mengatakan hal itu sudah sesuai peraturan perundangan terkait pemerintahan daerah otonom.

“Alasannya ‘simple’, wong hakim MK belum pernah menginjak di Papua kok bisa memutuskan, ya kan repot juga,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri temui Ombudsman klarifikasi persoalan ibu kota Maybrat

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Babinsa Lombok Utara klarifikasi kabar soal warga terdampak gempa minum air got

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on Babinsa Lombok Utara klarifikasi kabar soal warga terdampak gempa minum air got
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (FinrollNews.com) – Bintara Pembina Desa (Babinsa) mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial bahwa warga Desa Gumantar dan Desa Sesait di Kabupaten Lombok Utara sampai harus minum air dari got karena kekurangan air bersih setelah gempa bumi beruntun mengguncang wilayah itu sejak akhir Juli hingga Agustus.

Menurut keterangan tertulis Babinsa setempat pada Rabu, setelah mengetahui peredaran kabar di beberapa media elektronik dan media sosial seperti Facebook mengenai warga yang sampai harus minum air got karena kekurangan air bersih, Babinsa langsung meminta keterangan kepada beberapa kepala dusun di Desa Gumantar, termasuk Kepala Dusun Kelanjuhan Prigi yang warganya dikabarkan minum air got.

Kepala Dusun Kelanjuhan Prigi Sahdan dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa hampir semua warga Desa Gumantar sudah menikmati air bersih yang disalurkan menggunakan pipa.

“Saya sangat sayangkan berita tersebut beredar dan saya tegaskan kepada masyarakat berita itu tidak benar. Mana ada warga di Desa Gumantar minum air got. Air yang ngalir di irigasi saja besar sekali dan juga bersih, itu datang dari Gumantar ngalirnya,” katanya Sahdan.

Setelah insiden itu Babinsa Desa Gumantar Made Santong berharap warga dan relawan tidak langsung menyebarkan informasi-informasi yang mereka terima sebelum memastikan kebenarannya.

“Saya harap semua warga, baik itu relawan dan para aktivis kemanusiaan, untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar nyatanya. Karena itu bisa menimbulkan keresahan semua pihak. Ayolah kita sama-sama perangi hoaks ini,” katanya.

Babinsa Desa Sesait Irpan mengatakan di Desa Sesait juga tidak ada yang minum air got.

“Saya sudah klarifikasi sama Kadus Batu Jompang juga, berita itu tidak benar dan pihak Kadus Batu Jompang juga merasa keberatan dengan adanya berita yang beredar di media sosial. Itu berita sesat dan menyesatkan,” katanya.

“Musuh terbesar kita adalah hoaks. Jadi mari kita sama-sama perangi hoaks. Karena ini bisa membuat perpecahan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat,” ia menambahkan.

Baca juga: Tagana PB PMII serahkan bantuan untuk korban gempa Lombok
Baca juga: Rumah transisi bakal dibangun untuk korban gempa Lombok
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Pesona Papua dipamerkan di Norwegia

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on Pesona Papua dipamerkan di Norwegia
London (FinrollNews.com) – Kedutaan Besar RI di Oslo ingin menarik wisatawan Norwegia ke Papua dengan memamerkan keindahan dan budaya warga pulau terluas Indonesia itu lewat pameran foto karya Poriaman Sitanggang bertajuk “Voyage to the Rising Sun: Papua, Indonesia” di Engineerium, Oslo, selama 25 sampai 27 September.

“Saya berharap, dengan melihat foto-foto ini masyarakat Norwegia tertarik untuk mengunjungi Papua dan melihat secara langsung kekayaan alam dan budaya Papua,” kata Duta Besar RI di Oslo Todung Mulya Lubis kepada anggota korps diplomatik, akademisi dan Friends of Indonesia yang menghadiri pembukaan pameran.

Pameran yang diselenggarakan KBRI bekerja sama dengan Garuda Indonesia, ANJ, Engineerium, Aker Solutions, Kristiansand Kommune dan Agder University itu memajang 35 foto tentang alam Papua serta kebudayaan serta kehidupan masyarakat adatnya, terutama Suku Dani dan Suku Asmat.

Foto-foto yang diambil Poriaman dalam kurun 1994-2018 itu selanjutnya juga akan dipamerkan di Agder University di Kota Kristiansand dari 28 September sampai 1 Oktober menurut Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Oslo Nina Evayanti, Rabu.

Todung mengatakan foto-foto yang dipamerkan menunjukkan sudut pandang yang berbeda mengenai Papua, terlepas politik yang biasa mewarnai isu tentang pulau di bagian timur Indonesia itu.

“Meskipun kita memiliki pandangan berbeda, tetapi ada satu hal yang sama, bahwa Papua itu sangat unik dan kaya, baik dalam hal kebudayaannya, alamnya, maupun pola hidup masyarakatnya,” kata dia.

Sementara Poriaman mengatakan foto-foto itu merupakan salah satu bentuk apresiasinya kepada masyarakat Suku Asmat dan Suku Dani, yang telah mengizinkan dia mengambil foto-foto mereka dan membagikan ilmu dan kearifan lokal mereka.

“Saya berharap masyarakat Norwegia tertarik untuk berkunjung ke Papua setelah melihat foto-foto tersebut,” demikian Poriaman.

Baca juga:
Papuan Voice ingin ubah stigma Papua lewat film
Lampu tenaga surya akan terangi 40 distrik terisolir Yahukimo

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Jusuf Kalla-Mike Pence bahas peningkatan hubungan

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on Jusuf Kalla-Mike Pence bahas peningkatan hubungan
New York (FinrollNews.com) – Wakil Presiden M Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di New York, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat.

Pertemuan yang berlangsung di Lotte New York Palace tersebut membicarakan tentang peningkatan hubungan kedua negara, kata Wakil Presiden di lobi hotel tempat ia menginap, seusai melaksanakan pertemuan dengan Pence.

“Itu kita bicarakan hubungan baik, karena tahun depan 70 tahun hubungan diplomatik dengan Amerika maka kita akan meningkatkan hubungan kita,” kata Wapres.

Di bidang perdagangan misalnya, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan perdagangan di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Hal ini karena Indonesia tidak memiliki masalah perdagangan dengan Amerika Serikat, katanya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, menurut Wapres juga dibahas mengenai perkembangan politik di kawasan, seperti Korea, Myanmar dan Afghanistan.

Wapres mengatakan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki peran yang besar dan penting dalam masalah-masalah penyelesaian konflik.  

“Dan dia setuju itu bahwa Indonesia bersama-sama mempunyai peran itu,” kata Wapres.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

30 calon Dewan Kota ikuti uji kelayakan-kepatutan

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on 30 calon Dewan Kota ikuti uji kelayakan-kepatutan
Jakarta (FinrollNews.com) – Sebanyak 30 orang perwakilan dari enam kecamatan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Kota tingkat administrasi Jakarta Utara pada 1 Oktober.

“Dewan kota adalah mitra pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Saya harap yang terpilih nantinya bisa solid, menyumbangkan idenya bersama-sama untuk memajukan Jakarta Utara,” kata Asisten Pemerintahan Jakarta Utara Abdul Khalit di Jakarta, Selasa.

Meski akhirnya yang terpilih hanya enam orang, namun diharapkan bisa menjadi komponen pemerintahan yang mampu memberikan ide dan solusi bagi kemajuan wilayah.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tata cara uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Kota tingkat kota administrasi Jakarta Utara.

Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan Kota, ada tiga tahapan dalam proses seleksi yang harus diikuti para calon yaitu pembuatan makalah, presentasi, dan wawancara.

Pada kesempatan itu ia mengapresiasi para peserta yang terpilih menjadi calon dewan kota untuk periode tahun 2018-2023.

“Tidak lupa saya juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Dewan Kota yang masih menjabat hingga Desember 2018. Terima kasih sudah menjadikan Jakarta Utara lebih berwarna,” katanya.

Ia juga berpesan kepada tim panitia pemilihan dewan kota Jakarta Utara untuk bekerja secara adil, sportif, obyektif dan tidak memasukkan kepentingan pribadi agar proses pemilihan bisa berjalan tertib dan damai.

“Saya pastikan dewan kota harus diposisikan sebagai mitra yang membantu Walikota. Mereka adalah teman-teman tokoh masyarakat Jakarta Utara yang siap berkontribusi memajukan wilayah Jakarta Utara,” tutur Abdul menambahkan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Wapres Jusuf Kalla-Ratu Maxima bicarakan inklusi keuangan

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on Wapres Jusuf Kalla-Ratu Maxima bicarakan inklusi keuangan
New York (FinrollNews.com) – Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengadakan pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima dari Belanda membicarakan terkait inklusi keuangan.

Pertemuan dilaksanakan di sela-sela berlansungnya sesi debat umum Sidang Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden M Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 14.00 berlangsung sekitar 20 menit, di sebuah ruangan yang dibentuk bersekat-sekat di arena Sidang Umum PBB.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, pertemuan dengan Ratu Maxima sebagai utusan PBB untuk keuangan inklusif membicarakan berbagai perkembangan inklusi keuangan di Indonesia.

Indonesia, menurut Wapres, telah menjalankan inklusi keuangan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah seperti kreidt usaha rakyat (KUR). Selain itu, di Indonesia juga berkembang financial technologi (fintech), perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

“Kita sudah melaksanakan itu dengan KUR, dengan kredit-kredit yang kecil, juga sudah mulai dengan Fintech, dan lainnya, dia sangat senang dengan kemajuan itu sangat baik di Indonesia,” kata Wapres JK.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Wapres: Pidato Trump di Sidang Umum PBB lebih tenang

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on Wapres: Pidato Trump di Sidang Umum PBB lebih tenang

New York (FinrollNews.com) – Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sesi debat umum Sidang Umum PBB lebih tenang dari biasanya.

“Pidato trump hari ini jauh lebih tenang dari biasanya kan, memberikan penjelasan langkah-labgkah yang dia lakukan walaupun ada satu hal yang kita tidak setuju bagaimana dia menangani masalah ekonomi, tapi kelihatannya lebih komunikatif, lebih tenanglah ya. itu bagus karena orang kan mengatakan kalau Amerika batuk dunia bisa flu kan, hari ini ia tenang,” katanya di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat.

Presiden Donald Trump menjadi pembicara ketiga karena terlambat dalam sesi debat umum Sidang Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Selasa.

Sesuai tradisi dalam sesi debat umum Sidang Umum PBB, Amerika Serikat menjadi negara kedua yang menyampaikan pidatonya setelah Brazil.

Namun kali ini Trump terlambat datang dan Presiden SMU PBB ke-73 Maria Fernanda Espinosa Garces memberikan kesempatan kedua kepada Presiden Ekuador Lenin Moreno. 

Wapres menilai, Trump sangat percaya diri dengan mengungkapkan keberhasilan-keberhasilannya. Bahkan menyatakan dalam dua tahun pemerintahannya lebih baik dari hasil yang dicapai  sejarah pemerintahan sebelumnya.

“Itukan statement yang percaya dirinya sangat tinggi sekali,” kata Wapres.

Di sesi debat umum Sidang Umum PBB tahun ini Trump membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian AS antara lain terkait isu perdamaian di Semenanjung Korea, pemberantasan terorisme di Timur Tengah, krisis nuklir Iran, konflik kemanusiaan Suriah, perang dagang dengan China, migrasi, dan krisis Venezuela.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dijadwalkan menyampaikan pidatonya di sesi debat umum tersebut pada Kamis (27/9).

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

Menlu RI lakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Australia

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on Menlu RI lakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Australia
New York (FinrollNews.com) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Australia Marise Payne di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa.

Kesempatan itu merupakan kali pertama bagi Menlu Retno bertemu dengan Marise Payne dalam posisi barunya sebagai Menlu Australia menggantikan Julie Bishop.

Sebelumnya Menlu Retno sudah mengenal baik Payne ketika dia menjabat sebagai menteri pertahanan Australia.

“Ini merupakan sebuah aset bagi saya untuk melanjutkan kerjasama yang baik yang sudah saya lakukan dengan Julie Bishop dan sekarang dengan Maurice Payne,” ungkap Retno di New York, Selasa.

Di dalam pertemuan bilateral tersebut di bahas antara lain hasil kunjungan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ke Indonesia bulan lalu termasuk mengenai masalah Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Selain itu dibahas juga mengenai undangan Indonesia bagi Australia untuk menghadiri Our Ocean Conference yang akan digelar di Bali pada Oktober nanti.

Secara umum tidak ada isu bilateral yang dibahas secara mendalam, karena pertemuan itu secara simbolis melambangkan kemitraan baru karena Payne saat ini memegang portofolio sebagai menlu Australia, kata Retno.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Australia yang selama ini sudah bekerja dengan baik dengan Indonesia, membantu Indonesia dalam kerjasama Pacific Islands Forum dan Australia selalu konsisten menekankan penghormatan terhadap integritas teritorial Indonesia,” ungkap Retno.

Pewarta: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :

MK larang pengurus parpol jadi anggota DPD

  • Sep 26, 2018
  • Comments Off on MK larang pengurus parpol jadi anggota DPD
Jakarta (FinrollNews.com) – Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bernomor 30/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak Pemilu 2019 dan setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.

Sejak putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut selesai diucapkan, maka sejak saat itulah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku.

Lantas bagaimana dengan pengurus partai politik yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPD? Dalam pertimbangan putusan tersebut, MK mengakui bahwa ketentuan Pasal 182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak tegas melarang anggota partai politik menjabat sebagai anggota DPD, meskipun putusan MK sebelumnya tetap menyebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh diisi oleh anggota partai politik.

Namun, sejalan dengan sifat prospektif putusan MK, maka putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan (anggota DPD yang merupakan anggota partai politik) kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, terkait dengan anggota partai politik yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPD ke KPU, Mahkamah Konstitusi meminta KPU untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan syarat sudah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

Putusan yang terkait dengan urusan politik ini memang cukup menimbulkan banyak perdebatan.

Bagi para calon yang merupakan pengurus partai, putusan ini tentu sangat merugikan, karena mereka harus memilih satu dari dua jabatan, yaitu menjadi pengurus partai politik atau menjadi calon senator.

Salah satu pihak yang cukup menentang putusan ini adalah Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Berikan Pendapat

Dalam sebuah acara yang disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Oesman memberikan pendapatnya dan sempat mengeluarkan umpatan yang ditujukan kepada MK karena putusan MK terkait larangan caleg DPD dari partai politik.

Atas tindakan Oesman tersebut, MK kemudian melayangkan surat keberatan kepada Oesman terkait dengan ucapan Oesman yang dinilai telah merendahkan martabat MK.

“Atas tindakan itu MK telah melayangkan surat keberatan yang sudah diterima oleh Bapak Oesman,” ujar Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah.

Guntur menjelaskan langkah tersebut diambil berdasarkan rapat para hakim konstitusi pada Senin (30/7), setelah mendengarkan rekaman dari acara tersebut.

Mahkamah Konstitusi merasa kata-kata yang diucapkan oleh Oesman dapat dikategorikan memiliki tendensi negatif yang merendahkan MK, baik secara kelembagaan, individu Hakim Konstitusi, maupun terhadap putusan MK.

“Kami akan menunggu respons dari beliau, dan selanjutnya (tindakan MK, red.) juga tergantung respons dari beliau,” ujar dia.

Pihak Oesman kemudian memberikan jawaban cepat atas surat keberatan tersebut, karena jawaban atas surat keberatan tersebut sudah diterima MK kurang dari 24 jam.

Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan surat itu berisi penjelasan Oesman bahwa ucapan tersebut merupakan respons cepat, tanpa bermaksud merendahkan martabat kehormatan MK.

Dalam surat jawaban tersebut terdapat enam poin yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Oesman mendukung terbitnya putusan MK dan menjelaskan bahwa ucapannya di satu stasiun televisi swasta nasional tersebut merupakan bentuk respons cepat atas putusan MK tesebut.

Fajar mengungkapkan dalam surat jawaban tersebut Oesman menyatakan pihaknya merasa putusan MK terkait larangan anggota DPD dari partai politik tidak memberi keadilan bagi para caleg yang berasal dari partai politik.

“Menurut beliau putusan MK itu justru melanggar hak konstitusional anggota DPD yang berasal dari parpol dan beliau prihatin akan hal itu,” kata Fajar.

Jawaban Oesman menyiratkan adanya kontradiksi di dalam respons tersebut, di mana satu sisi Oesman menyatakan mendukung putusan MK, namun di sisi lain Oesman menilai putusan tersebut tidak memberikan keadilan dan melanggar hak konstitusional anggota DPD yang berasal dari partai politik.

Lebih Teliti

Berdasarkan putusan MK tersebut, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kemudian meminta KPU RI supaya lebih teliti dalam menelusuri latar belakang bakal calon anggota DPD RI.

Bila terdapat calon yang merupakan pengurus partai politik, KPU dapat segera menyurati yang bersangkutan untuk segera memilih tetap menjadi calon anggota DPD tetapi mundur sebagai pengurus parpol atau memilih tetap menjadi pengurus parpol akan tetapi mengundurkan diri menjadi calon anggota DPD.

Dalam sebuah diskusi, salah satu peneliti Perludem, Fadli Ramadanil, mengatakan putusan MK menjadi dasar instrumen bagi KPU untuk bertindak tegas dengan memberikan dua pilihan tersebut bagi calon anggota DPD RI yang berlatar belakang pengurus partai poltik.

“Penting memikirkan dan mengedepankan kepentingan publik daripada memikirkan kepentingan taktis partai politik,” kata dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan segera melaksanakan putusan MK tersebut dengan meminta bakal calon anggota DPD RI yang juga seorang pengurus partai politik untuk segera menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU, sebelum tahapan daftar calon tetap dilakukan.*

 

Baca juga: KPU coret OSO dari DCT anggota DPD

Baca juga: MK sudah terima surat balasan dari OSO

 

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © FINROLL MEDIA 2018

Bagikan :