Nasional

IMG-20190404-WA0032_2

BNN Sumsel musnahkan barang bukti sabu jaringan Medan

Palembang – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti kejahatan narkoba berupa sabu-sabu seberat 3 kilogram yang diamankan dari tujuh tersangka jaringan pengedar narkoba Medan.

Pemusnahan barang bukti yang diamankan dari tersangka bandar dan kurir narkoba yang ditangkap pada Februari dan Maret 2019, dipimpin Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan di halaman Kantor BNNP di Palembang, Senin.

Sebelum dimusnahkan dengan cara dihancurkan atau dilarutkan menggunakan campuran air deterjen memakai alat blender, barang bukti kejahatan narkoba itu dilakukan uji laboratorium oleh Tim Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan menjelaskan kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan di gudang dan penyalahgunaan barang terlarang hasil sitaan tersebut.

Pemusnahaan barang bukti tersebut sesuai dengan amanat pasal 91 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 45 ayat 4 KUHAP yang mewajibkan kepada penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti yang sifatnya terlarang.

Dengan dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut, selain bisa mengurangi penumpukan narkoba di gudang juga dapat dicegah terjadinya penyimpangan barang terlarang itu atau kembali beredar di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba, pihaknya bersama aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya berupaya menggalakkan kegiatan pemberantasan narkoba yang kini telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat bahkan ke kalangan politikus dan pejabat instansi pemerintah daerah.

Melalui kegiatan pemberantasan itu, diharapkan dapat diminimalkan peredaran barang terlarang tersebut serta dapat dicegah timbulnya pengedar dan pengguna narkoba baru, ujar Turman.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

TNI latih pelajar SD perbatasan Papua tata cara upacara

Latihan-upacara

Jayapura – Satuan tugas (Satgas) pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-Papua Nugini (PNG) dari Yonif 725/WRG TNI AD memberikan pelatihan baris-berbaris dan tata cara pelaksanaan upacara bendera kepada pelajar SD YPPK Yuruf, Kampung Amgorto, Distrik Yaafi, Kabupaten Keerom, Papua.

Komandan pos (Danpos) Yuruf Lettu Inf Herman ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Senin mengatakan latihan tersebut guna mengisi kegiatan ekstrakurikuler di SD YPPK Yuruf.

"Selain memberikan wawasan kebangsaan dan mensosialisasikan cara hidup sehat seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya, kami juga memberikan pelatihan baris-berbaris dan tata cara pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih kepada pelajar SD YPPK Yuruf," katanya.

Menurut dia, di samping mengajarkan tata cara pelaksanaan upacara rutin hari Senin, kegiatan itu juga sangat penting bagi para pelajar untuk berlatih disiplin.

"Kegiatan upacara ini bukan hanya sekedar keharusan setiap hari Senin, kegiatan ini juga mengandung nilai-nilai penting bagi para murid di antaranya yaitu latihan kepemimpinan dalam memimpin kelompoknya," katanya.

Herman juga mengatakan kegiatan tersebut juga untuk menumbuhkan kerja sama antarpelajar, seperti dalam bergantian menjadi petugas upacara.

Dansatgas Yonif 725/WRG Letkol Inf Hendry Ginting S mengatakan kegiatan itu dilaksanakan sebagai upaya dalam membantu pihak sekolah menumbuhkan budi pekerti siswa.

"Dan karakter bangsa kepada para murid, terutama nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinekaan," kata Hendry.

Secara terpisah, Kepala SD YPPK Yuruf Vincen Uropkolin mengaku sangat berterima kasih dan mengapresiasi   kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Yonif 725/WRG.

"Selain para pelajar sangat senang dan antusias mengikuti latihan yang diajarkan oleh Satgas Yonif 725/WRG, mereka juga mendapatkan ilmu tentang baris-berbaris dan tata cara upacara bendera," katanya.
 

Baca juga: Prajurit TNI mengajar baca tulis di SD perbatasan Papua
Baca juga: TNI perbaiki PLTS di Kampung Ampas perbatasan Papua

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Jaksa: Sibron Azis berikan Rp300 juta ke Bupati Mesuji

KASUS-MESUJI

Bandarlampung – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Subari Kurniawan mengatakan, Sibron Aziz, pemilik PT Sucikarya Badinusa (Subanus) memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada Bupati Mesuji (non aktif) Khamami yang diberikan dalam dua tahap.

Uang tersebut diberikan melalui Sekretaris Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra.

"Bulan Mei 2018, Khamami bertemu dengan Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji di rumah dinas Bupati. Dalam pertemuan itu Khamami meminta uang kepada Wawan untuk kebutuhan operasional," kata Jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang "fee" proyek dengan terdakwa Sibron Azis dan Kardinal di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang, Senin.

Jaksa KPK itu menjelaskan, setelah itu Wawan meminta uang sebesar Rp200 kepada Kardinal yang merupakan bagian dari fee pekerjaan yang telah diberikan. Atas permintaan itu, Kardinal kemudian meminta persetujuan kepada Sibron Azis melalui Silvan orang kepercayaannya.

Pada Mei 2018, di kantor PT Subanus, Jalan Dr Harun II Gang Beo, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung Silvan menyerahkan uang sebesar Rp200 juta ke Wawan. Kemudian Wawan menyerahkan uang sebesar Rp200 juta itu kepada Khamami di dalam mobil Fortuner miliknya.

"Pada Agustus 2018 Khamami kembali memerintahkan Wawan untuk meminta uang kepada Kardinal untuk kepentingannya. Selanjutnya Wawan meminta uang sebesar Rp100 juta dari fee pekerjaan itu lagi," kata dia.

Uang yang diminta oleh Wawan tidak diberikan di kantor PT Subanus Grup. Kardinal yang meminta persetujuan dari Sibron Azis melalui Silvan memberikan uang itu di luar kantor.

"Uang Rp100 juta diberikan di Natar, Lampung Selatan atau sekitar jembatan layang. Kardinal memberikan uang itu kepada Khamami melalui Wawan," kata JPU.

Dalam dakwaannya JPU menjelaskan, anak perusahaan PT Jasa Promix Nusantara dari PT Sucikarya Badinusa (Subanus) Grup mendapatkan pekerjaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji dengan pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp9,2 miliar.

"Rinciannya pengadaan base ruas Garuda Hiram-Sungai Badak dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 milyar dan ruas fajar Baru-Fajar Asri dengan pagu sebesar Rp2,1 miliar," katanya.

Subari menjelaskan, masih ada pekerjaan base ruas Sinar Laga-Wirajaya dengan pagu sebesar Rp695 juta, ruas Harapan Jaya-Jayasaksi dengan pagu sebesar Rp1,7 miliar, ruas Wirabangun dengan pagu sebesar Rp1,1 miliar, dan ruas Bangun Jaya dengan pagu sebesar Rp2,1 miliar.

Jaksa menjelaskan, Bupati Mesuji nonaktif Khamami di rumah dinasnya, meminta kepada Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji untuk memberikan proyek kepada Kardinal, karyawan dari PT Subanus milik Sibron Azis dengan kesepakatan fee mencapai 12 persen dari 15 persen yang diminta sebelumnya.

"Khamami juga menanyakan kesanggupan Sibron Azis melalui Kardinal untuk memberi fee proyek kepadanya," kata JPU.

Dalam dakwaan JPU, saat berada di Kantor Dinas PUPR Mesuji, Kardinal menemui Wawan Suhendra untuk diberikan proyek sesuai dengan perintah Khamami. Wawan juga meminta Kardinal agar koordinasi dengan kelompok kerja (pokja).

"Kardinal kemudian meminta persetujuan Sibron Azis melalui Silvan Fitriando selaku orang kepercayaan Sibron Azis," katanya.

Pada April 2018, Wawan kemudian memerintahkan Lutfi Mediansyah selaku Kasi Jalan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang juga merangkap sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk menemui Kardinal dalam rangka membahas fee pekerjaan sebesar 15 persen.

"Dalam pertemuan itu, Lutfi menyampaikan kepada Kardinal soal fee untuk Khamami sebesar 15 persen. Atas permintaan itu, Kardinal meminta persetujuan Sibron Azis melalui Silvan dan kemudian Sibron Azis menyetujui pemberian fee proyek sebesar 12 persen untuk Khamami," kata JPU menerangkan.

Dua terdakwa suap fee proyek, Sibron Azis dan Kardinal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang. Kedua terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 23 Januari 2019.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sebanyak 11 orang dan uang sebesar Rp1,28 miliar di tiga lokasi, yaitu di Kota Bandarlampung, Lampung Tengah, dan Mesuji. Uang yang disita itu merupakan uang yang diduga merupakan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji TA 2018.

Kedua terdakwa dikenakan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Demo Mahasiswa Tolak Pabrik Semen di Kaltim Kembali Ricuh

ABA2BD40-B0D9-47E3-A14C-A5F414DFBD62

Samarinda – Demonstrasi yang digelar mahasiswa Kalimantan Timur penolakan pembangunan pabrik semen di kawasan Karst Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jl Gajah Mada, Samarinda, Senin, kembali ricuh.

Sejumlah mahasiwa Kaltim yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Karst (AMPK) terlibat bentrok fisik dengan aparat kemananan, disertai dengan lemparan batu.

Akibat peristiwa itu, sejumlah aparat kepolisian dan petugas Satpol PP mengalami luka dan sempat dirawat oleh tim Medis.

Dilaporkan sejumlah mahasiwa juga turut menjadi korban luka dan pingsan, kemudian dilarikan menuju rumah sakit terdekat.

Aksi yang digelar oleh mahasiswa Kaltim, dengan jumlah massa lebih dari seratus orang tersebut merupakan aksi yang kedua.

Dua pekan sebelumnya, mahasiswa juga menggglar demo serupa dan sempat terjadi bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Aparat keamanan harus melepaskan tembakan gas air mata guna mengurai kericuhan akibat lemparan batu yang dilakukan para demonstran.

Pecahan batu berserakan di halaman Kantor Gubernur Kaltim akibat kericuhan yang berlangsung kurang lebih 10 menit.

Kapolresta Samarinda Kombes Vendra Riviyanto dan Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa turut menenangkan mahasiswa di tengah kerumunan.

Keduanya tetap tenang dan sabar meski beberapa kali mengalami dorongan dari demonstran.

Sebelum kericuhan terjadi, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sempat menemui para pendemo dan melakukan orasi.

Namun, mahasiswa merasa tidak puas dengan penjelasan Wakil Gubernur Kaltim yang dinilai tidak tegas menanggapi tuntutan demonstran untuk menutup izin pembangunan pabrik semen di kawasan karst itu.

Koordinator lapangan demonstrasi Armin Beni saat orasi menegaskan, para demonstran tidak mendapatkan solusi dari pernyataan Wagub itu.

"Kami ingin Pemprov Kaltim mencabut izin IUP-IUP yang ada di kawasan Karst Mangkalihat. Ada ratusan IUP yang sudah ada di sana dari dulu. Kami ingin Gubernur dan Wagub benar-benar mewujudkan Kaltim Berdaulat dengan menolak pembangunan pabrik semen," kata Beni saat berorasi di atas mobil bak terbuka.

Hadi Mulyadi yang sempat menemui para demonstran mengatakan pihaknya tidak bisa membuat keputusan tanpa data akurat dari para demonstran. Kendati demikian, Hadi mengaku telah menampung aspirasi demonstran.

Selanjutnya, tuntutan demonstran ini akan dijadikan pertimbangan untuk membuat keputusan atas rencana pembangunan pabrik semen di kawasan karst.

"Tidak boleh saya menolak dan menerima mentah-mentah informasi dan data yang ada. Mana mungkin saya buat keputusan di situ tanpa dasar apa-apa," kata Hadi.

Ia meminta para demonstran bersabar dan tetap tenang sembari ia mempelajari dan menindaklanjuti dampak maupun potensi kawasan karst.

"Kalau tidak sesuai tentu kita tolak. Tenang aja, santai aja. Saya akan pelajari. Saya harus menggunakan asas demokrasi," ujar Hadi lagi.

Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 12.00 WITA ini belum berakhir hingga pukul 20.00 WITA.

Mahasiswa masih bertahan di sekitar tepian Mahakam. Sedangkan Kepolisian dan Satpol PP terus siaga di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Transjakarta kembali beroperasi dari Terminal Pondok Cabe-Tanah Abang

201705151394

Jakarta – Pascapertemuan Transjakarta dengan pengurus angkutan umum trayek 106 dan D15 yang difasilitasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Ruang Rapat Terminal Pondok Cabe, Senin, disepakati bahwa layanan transportasi umum yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI dengan rute Pondok Cabe-Tanah Abang (S41) kembali dioperasikan.

"Dalam pertemuan yang difasilitasi BPTJ tersebut diputuskan bahwa Transjakarta kembali beroperasi," kata Direktur Utama Transjakarta, Agung Wicaksono.

Namun hanya menaikkan dan menurunkan pelanggan dari Terminal Pondok Cabe ke Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus dan setelah itu meneruskan layanan ke Tanah Abang seperti biasa.

“Layanan Transjakarta rute Pondok Cabe-MRT Lebak Bulus-Tanah Abang (S41) ini memang disediakan sebagai pengumpan (feeder) bagi masyarakat untuk integrasi dengan transportasi umum berbasis rel. Terutama MRT yang ada di Lebak Bulus dan selanjutnya KRL di Tanah Abang," kata Agung.

Menurut dia, keputusan ini sebagai solusi sementara agar Transjakarta tetap dapat melayani masyarakat yang ingin menuju Stasiun MRT melalui rute S41.

Warga yang berdomisili di sekitar Tangerang Selatan dapat menuju Pondok Cabe sebagai terminal tipe A yang dibangun dengan anggaran hibah Pemprov DKI untuk menggunakan Transjakarta S41 direct serviceke Stasiun MRT Lebak Bulus.

Sementara itu, opsi kerja sama yang dituntut oleh pemilik angkot untuk skema Public Service Obligation (PSO) berbasis rupiah per kilometer masih dipertimbangkan.

"Skema kerjasama Transjakarta dengan angkutan mikro yang memenuhi standar pelayanan minimum seperti dalam program JakLingko, hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Pemprov DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agung.
Baca juga: Layanan Transjakarta rute Pondok Cabe – Tanah Abang dialihkan
Baca juga: Transjakarta tidak ingin fanatik dalam pengadaan bus listrik
Baca juga: Transjakarta sediakan rute integrasi dengan MRT

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Caleg Gerindra pemakai sabu dituntut 6 bulan penjara

caleg-gerindra

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri, katanyaSemarang – Arsa Bahra Putra, calon anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Gerindra yang terjerat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dituntut hukuman 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum Luqman Edy dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Senin, menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Suranto itu.

Arsa didakwa telah mengonsumsi sabu-sabu di rumah rekannya yang bernama Agus Triyanto yang diadili secara terpisah dalam perkara ini.

Keduanya ditangkap saat akan memasang bendera partai berkaitan dengan kesiapan pencalegan terdakwa.

Satu klip kecil paket sabu dipesan oleh Agus Triyanto, sementara terdakwa yang membayar barang haram sebesar Rp500 ribu melalui transfer bank.

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polrestabes Semarang dengan barang bukti sisa sabu-sabu yang belum sempat dikonsumsi serta alat hisap.

Atas tuntutan tersebut terdakwa langsung menyampaikan pembelaan secara lisan. Politikus Gerindra tersebut mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Hakim PN Jakut nyatakan caleg PAN bersalah langgar aturan kampanye

IMG20190408172942

Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Caleg DPRD Dapil 2 Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nurhasanudin dan anggota tim kampanyenya, Syaiful Bachri, bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan berkampanye di tempat ibadah.

"Terdakwa divonis hukuman tiga bulan penjara dengan enam bulan masa percobaan dan denda Rp 10 juta," kata Ketua Majelis Hakim Chrisfajar Sosiawan, Senin.

Namun Hakim Chrisfajar menjelaskan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman tiga bulan penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena beberapa pertimbangan.

"Pertama, terdakwa mengakui kesalahan, kedua tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, ketiga masih muda dan punya potensi menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara," kata Chrisfajar.

Meski demikian jika dalam masa percobaan tersebut keduanya melakukan tindak pidana dalam kasus apapun maka mereka harus menjalani hukuman penjara tiga bulan tersebut ditambah dengan hukuman dari kasus barunya.

"Tapi kalau Anda terus berbuat baik, tidak melakukan tindakan melanggar hukum, maka tuntutan JPU tidak diberlakukan," katanya.

Hakim memberikan kesempatan tiga hari untuk tim kuasa hukum terdakwa untuk memikirkan kembali apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding.

Keduanya dinyatakan bersalah karena melakukan kampanye di Mushsla Qurotul Ain RT 09 RW 03, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, pada 9 Januari 2019.

"Terbukti melakukan kampanye di tempat ibadah dengan meminta restu serta membagikan kalender dengan gambar valeg dan lambang partai pada jamaah yang datang di acara tersebut," kata Chrisfajar.
Baca juga: Polda tangkap caleg DPRD Kota Bandung terjerat narkoba
Baca juga: Bawaslu Tangerang sesalkan caleg pasang APK di pohon
Baca juga: Barikade Gus Dur imbau warga tidak pilih caleg koruptor

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

BNN Sumsel gandeng kelompok pengajian sosialisasi bahaya narkoba

TURMAN

Jika seseorang terkena narkoba, sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan bisa menyebabkan kematian, ujarnyaPalembang – Badan Narkotika Nasional Provinsi (NNP) Sumatera Selatan menggandeng kelompok pengajian dan pengurus masjid untuk menggalakkan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat di kawasan permukiman.

"Kegiatan sosialisasi perlu digalakkan dan melibatkan semua elemen masyarakat karena penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obtan berbahaya (narkoba) di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini telah meluas," kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan di Palembang, Senin.

Sosialisasi itu merupakan bagian dari gerakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diharapkan dapat mencegah timbulnya korban baru dan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap barang terlarang itu.

Kegiatan sosialisasi selama ini sering dilakukan di sekolah-sekolah, dan kampus perguruan tinggi, kini dikembangkan dengan menggandeng kelompok pengajian dan pengurus masjid sehingga penyebaran informasi mengenai pencegahan serta pemberantasan narkoba bisa lebih luas dan tepat sasaran, katanya.

Ia menjelaskan, narkoba merupakan racun, jika dikonsumsi secara terus-menerus menimbulkan efek kecanduan dan kadarnya semakin berat sehingga penggunanya sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan barang terlarang itu.

"Jika seseorang terkena narkoba, sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan bisa menyebabkan kematian," ujarnya.

Berdasarkan data dua tahun terakhir secara nasional pencandu narkoba di Indonesia lebih dari lima juta orang, dari jumlah itu sekitar 45-50 orang di antaranya meninggal dunia setiap hari akibat mengkonsumsi barang terlarang itu.

Jumlah pencandu dan korban meninggal dunia akibat narkoba tergolong tinggi, oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang pihaknya berupaya lebih menggalakkan gerakan P4GN sehingga secara bertahap bisa diminimalkan generasi penerus bangsa meninggal dunia sia-sia karena narkoba, kata Turman.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

BPCB Jateng ekskavasi tiga situs di Temanggung

ekskavasi-candisari

Temanggung – Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah melakukan ekskavasi tiga situs di Kabupaten Temanggung, yakni Situs Candisari, Bansari serta Situs Stapan dan Gumuk Candi di Desa Bagusan, Parakan, Kabupaten Temanggung.

Ketua Tim Ekskavasi dari BPCB Jawa Tengah, Junawan di Temanggung, Senin, mengatakan ekskavasi dilakukan sejak Jumat (5/4) dan direncanakan berakhir pada Jumat (12/4).

Ia menuturkan tim ekskavasi beranggotakan tujuh orang dibantu beberapa warga sekitar untuk melakukan penggalian. Ekskavasi pertama dilakukan di Candisari Kecamatan Bansari.

Ia menyampaikan tujuan ekskavasi untuk mengetahui sejauh mana potensi kepurbakalaan atau kearkeologian ketiga situs tersebut.

"Potensi yang kita ketahui dengan waktu yang terbatas ini nanti untuk menentukan langkah-ahkah pelestarian selanjutnya," katanya.

Ia menuturkan untuk sementara hari ini ekskavasi di Situs Candisari berakhir, dan kemudian tim akan melakukan ekskavasi di Situs Gumuk Candi dan Situs Stapan.

"Hari ini sebagian anggota tim telah melakukan 'lay out' di Situs Gumuk Candi dan Situs Stapan, selanjutnya besok akan dilakukan penggalian," katanya.

Ia menyebutkan di Situs Candisari ditemukan sejumlah komponen batuan candi, yakni bagian atap, tubuh, dan bagian kaki candi.

"Namun temuan yang lebih dominan adalah bagian atap candi dan dari ekskavasi yang ada ini dugaan kuat candi tersebut runtuh karena bencana. Hal itu kelihatan dari lapisan-lapisan yang ada, yaitu batu-batu komponen candi berada di bawah batu gundul atau polder," katanya.

Kalau melihat latar belakang agamanya, katanya situs ini merupakan peninggalan zaman Hindu karena ada yoni dan arca ganesha.

Kepala Desa Candisari Ceper Tarwidi mengatakan sebelum dilakukan ekskavasi warga sering menemukan komponen batuan candi di sekitar lokasi yang saat ini diekskavasi.

"Banyak ditemukan batu-batu berrelief, paling menonjol adalah temuan kepala arca yang sekarang sudah di Kantor BPCB di Prambanan," katanya. 

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Bareskrim tangkap dua buzzer hoaks server KPU

Kepala-Biro-Penerangan-Masyarakat-Karo-Penmas-Divisi-Humas-Polri

Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap dua tersangka penyebar informasi soal server Komisi Pemilihan Umum yang telah diatur untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2019.

"Inisial tersangka EW ditangkap di Depok, Jawa Barat. Satu lagi RD ditangkap di Lampung," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polri Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Kedua tersangka berperan sebagai buzzer dalam kasus ini.

Dedi menjelaskan bahwa tersangka EW memiliki akun Twitter yakni @ekowboy dengan pengikut yang cukup banyak. Akun tersebut kemudian digunakan oleh EW untuk menyebarkan video hoaks tersebut.

Sementara RD merupakan seorang ibu rumah tangga. Dalam kasus ini RD menyebarkan info hoaks melalui akun Facebook miliknya.

"RD seorang ibu rumah tangga tapi background pendidikannya cukup tinggi, dokter dia," katanya.

Dari keterangan kedua pelaku, mereka mengaku tidak saling mengenal satu sama lain.

Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual yang memerintahkan EW dan RD menyebarkan hoaks soal KPU.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman yang didampingi para Anggota KPU mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (4/4) untuk melaporkan tiga akun media sosial karena telah menyebarkan video berisi informasi bahwa server KPU telah dikondisikan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu, ke media sosial Youtube dan Facebook.

Arief menegaskan informasi di video tersebut tidak benar. Pihaknya pun merasa terganggu dengan video yang beredar di medsos itu karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :