Advs

Nasional

20160926antarafoto-hujan-es-sumbar-21052014-zzz

Angin kencang dan hujan es terjang Sleman

Sleman – Angin kencang dan hujan butiran es menerjang dua kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat siang sekitar pukul 14.00 WIB hingga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan beberapa rumah warga dan bangunan rusak.

"Hujan es disertai angin kencang menerjang dua kecamatan di bagian Utara Sleman, yakni di Kecamatan Turi dan Tempel," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman Makwan.

Menurut dia, di Kecamatan Turi terjadi di Dusun Jomboran Jalan Turi, satu ?pohon tumbang melintang di jalan, Gedung Olah Raga Donokerto Turi dinding roboh dan tower roboh.

"Kemudian di Dusun Randusongo Donokerto, Turi beberapa pohon tumbang dan di Gading, Donokerto Turi beberapa pohon tumbang dan atap rumah berterbangan," katanya.

Sementara di simpang empat Turi kabel Telkom putus, di barat perempatan Turi pohon tumbang menimpa kabel listrik.

"Kemudian di Dusun Sukodono Donokerto, Turi beberapa pohon tumbang melintang di jalan kampung," katanya.

Sedangkan di Kecamatan Tempel, angin kencang mengakibatkan pohon menimpa rumah di Donojayan, Merdikorejo.

"Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pada musim pancaroba ini karena potensi terjadinya angin kencang cukup besar," kata Makwan.

Berdasarkan catatan Antara, hujan es pernah penimpa dua kecamatan di Sleman yaitu Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Mlati, pada Selasa (29/1) sore tahun 2019.

Baca juga: Hujan es turun di beberapa bagian Sleman

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Polres Metro Jakbar tetapkan dua tersangka ledakan Mal Taman Anggrek

Screenshot_2019-02-22-15-51-09-90

Jakarta – Polres Metro Jakarta Barat telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ledakan gas yang terjadi di gerai makanan atau food court Mal Taman Anggrek pada Rabu (20/2).
   
"Tadi malam telah dilaksanakan gelar perkara dan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, kami menetapkan dua orang tersangka, yaitu atas nama KA dan FA," kata Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi kepada media, Jumat.
   
Kedua tersangka berinisial KA (penyelia teknik) dan FA (teknisi) adalah karyawan Mal Taman Anggrek.
   
Dijelaskannya bahwa pada Rabu ada pekerjaan pemindahan geraifood courtdari lantai 4 ke lantai 2 dengan batas waktu pengerjaan selama satu hari danfood courtbaru di lantai dua ditargetkan selesai pada Kamis (21/2).
   
"Pemindahan itu harus mencopot meteran gas. Sebelumnya mereka ini sudah pernah melakukan pengerjaan serupa," ujarnya.
   
Namun dalam proses pelepasan meteran gas kali ini ternyata ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh kedua pegawai tersebut, meski kepala teknisi sudah memerintahkan untuk melaksanakan pencopotan meteran dengan sesuai prosedur standar operasional (SOP).
   
Setelah pipa dicopot,  valve (katup) harus ditutup dan meteran gas diganti dengan dop dan kemudiandopitu harus juga ditutup oleh flangesehingga gas tidak keluar.
   
"Pada hari itu ada tiga (meteran) yang dicopot tapi dop yang tersedia hanya dua sehingga dua orang ini spekulasi, ini tidak perlu ditutup. (Meteran) Dicopot 08.00 WIB kemudian setelah dicopot, meteran satu dan dua ditutup dengan dop, sedangkan yang ketiga hanya ditutup oleh valve dengan alasan dop sedang dibuat," ungkapnya.
    
Pelanggaran SOP itu berujung peristiwa ledakan yang menyebabkan tujuh orang terluka dan hingga berita ini diturunkan empat orang masih harus menjalani perawatan di RS Royal Taruma.
   
Dari empat korban yang dirawat, tiga harus dirawat intensif karena luka bakar yang mengenai saluran pernapasan yang dikhawatirkan akan membuat korban sesak napas.
   
Karena perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 188 KUHP dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan melukai orang lain dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.
Baca juga: Pengelola: ledakan di Mal Taman Anggrek disebabkan pipa gas
Baca juga: Tiga korban ledakan Mal Taman Anggrek jalani perawatan intensif
Baca juga: Ini dia penyebab ledakan di Mal Taman Anggrek
Baca juga: Polisi tunggu hasil gelar perkara kasus ledakan Mal Taman Anggrek

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Polisi selidiki unsur kesengajaan terbakarnya mobil caleg

20160915mobil-terbakar-ilustrasi-001mobil

Sleman – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan kesengajaan dalam terbakarnya mobil Toyota Rush nopol AB-1387-MU milik Supriyoko yang tercatat sebagai calon legislator DPRD Sleman dari PDIP di sekitar rumahnya Jalan Bantulan No. 1, Sidoarum, Godean, Sleman, Jumat dini hari.

"Kami masih melakukan pendalaman penyelidikan, apakah mobil sengaja dibakar orang atau karena faktor lain seperti arus pendek kelistrikan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo di lokasi kejadian, Jumat.

Menurut dia, saat ini belum dapat dipastikan penyebab terbakarnya mobil tersebut.

"Belum dapat disimpulkan, masih dilakukan pengumpulan data dan bukti-bukti, serta keterangan saksi," ucapnya.

Ia mengatakan, di dalam mobil ditemukan satu botol minuman. Dugaan sementara, isi botol itu adalah minyak tanah.

"Hadi juga menyebutkan jika dalam kejadian itu kemungkinan besar tidak ada aksi pelemparan bom molotov. "Untuk hasil pastinya masih menunggu pemeriksaan tim Ini," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini juga belum dapat disimpulkan apakah kejadian yang menimpa Supriyoko ada kaitannya dengan kejadian pembakaran kendaraan yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah.

"Kami tidak bisa mengandai-andai kejadian itu ada hubungannya dengan di Semarang atau tidak," katanya.

Selain mengamankan barang bukti berupa botol yang diduga berisi minyak tanah, polisi juga turut membawa bendera partai dan dokumen-dokumen yang terbakar sebagai barang bukti.

Sedangkan korban Supriyoko mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 01.35 dini hari.

"Tetangga juga tidak ada yang tahu, karena pada pukul 01.00 WIB masih ada warga yang melakukan ronda," tuturnya.

Menurut dia, saat kejadian dirinya seang tidur terlelap, sedangkan mobil diparkir di depan rumah tetangganya. Tidak jauh dari rumahnya.

"Istri saya membangunkan karena mendengar suara alarm mobil," katanya.

Ia mengatakan, setelah itu dirinya mencari kunci mobil untuk mematikan alaram. Namun, dia tak kunjung menemukan kunci itu.

"Kemudian saya keluar dan justru menemukan mobil dalam kondisi terbakar. Dibantu istri, tetangga dan kuli bangunan kami berusaha memadamkan api," katanya.

Baca juga: Delapan mobil padamkan kebakaran gudang lilin

Baca juga: Rumah dan dua mobil di Jembatan Lima terbakar

Baca juga: Belasan mobil damkar dikerahkan atasi kebakaran wihara di Bandung

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Komnas Perempuan sebut persepsi tentang kekerasan seksual sangat lemah

20190222-Nurherwati1

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkosaan dan kekerasan seksual juga masuk dalam norma kesusilaan,Jakarta – Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati mengatakan persepsi masyarakat Indonesia terhadap kekerasan seksual masih sangat lemah karena hanya melihat dari sisi norma kesusilaan.

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkosaan dan kekerasan seksual juga masuk dalam norma kesusilaan. Akibatnya, yang dilindungi adalah norma kesusilaan masyarakat," kata Nur dalam bincang media yang diadakan di Jakarta, Jumat.

Nur mengatakan karena perkosaan dan kekerasan seksual dipandang dari sisi norma kesusilaan, maka korban dan pelakunya diperlakukan sama, sejauh mana melukai nilai kesusilaan masyarakat.

Persepsi perkosaan dan kekerasan seksual sebagai bagian dari norma kesusilaan mengakibatkan perempuan sebagai korban rentan dipersalahkan kembali.

"Korban perkosaan dan kekerasan seksual akan sulit melamar pekerjaan dan sulit berdagang akibat stigma sebagai korban kekerasan," tuturnya.

Bila hal itu terjadi, Nur mengatakan negara tidak akan optimal dalam menanggapi dan melindungi korban sehingga mereka sulit melewati masa pemulihan.

"Pemulihan korban kekerasan seksual sangat penting bagi peningkatan kualitas hidupnya. Bayangkan bila korban hamil dan melahirkan dalam kondisi trauma," katanya.

Karena itu, Komnas Perempuan memandang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting untuk mengubah paradigma masyarakat agar tidak melakukan kekerasan seksual.

"Indonesia sudah darurat kekerasan seksual karena bukan hanya sekadar angka. Dari sekian banyak kasus, mungkin yang diadukan hanya 10 persen, masuk persidangan hanya lima persen dan yang divonis hanya dua atau tiga persen," jelasnya.

Nur menjadi salah satu pembicara dalam bincang media yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertema "Merespon Dinamika Masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual".

Selain Nur, pembicara lainnya adalah Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vennetia R Dannes, Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Eni Gustina, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Suparno dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Livia Istania DF Iskandar.

Baca juga: KPPPA: RUU PKS akan berpihak pada perempuan korban kekerasan
Baca juga: PKS usulkan penggantian draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Apjati sebut sistem satu kanal lindungi pekerja Indonesia di Saudi

20160509antarafoto-kepulangan-perdana-pekerja-binladin-grup-080516-lr

penyalur tenaga kerja bertanggung jawab langsung melalui SarikahSurabaya  – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menilai sistem satu kanal yang saat ini sedang diuji coba oleh Kementerian Tenaga Kerja RI merupakan upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.

"Sistem satu kanal ini akan menempatkan PMI (Pekerja Migran Indoensia) lebih tertib dan manusiawi sekaligus pencegahan terhadap PMI ilegal," kata Ketua Umum Apjati Basalamah di acara sosialisasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018  tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal yang diegalar di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, semenjak adanya moratorium berdasarkan Permenaker RI 260/2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah,  banyak oknum swasta yang melakukan pelanggaran dengan menempatkan tenaga kerja secara tidak prosedural.

Hal inilah, lanjut dia yang membuat pemerintah terusik dengan menerbitkan Kepmenaker 291/2018 untuk menata penempatan PMI ke Arab Saudi dengan menyiapkan lapangan pekerjaan sesuai keahlian masing-masing.

Untuk itu, sebutnya, pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta dalam hal ini Apjati harus bersama-sama mengintegrasikan sistem satu kanal untuk melawan para mafia perdagangan manusia.

Ia melanjutkan bahwa sistem satu kanal ini mengutamakan perlindungan PMI dengan berbasis Badan Latihan Kerja (BLK).

"Kalau kapasitas BLK seluruh Indonesia hanya 1.000 tenaga kerja, maka yang ditempatkan 1.000 tenaga kerja. Tapi kalau sistem yang dulu kapasitas 1.000 tenaga kerja, yang ditempatkan 10.000 tenaga kerja, sehingga ada 9.000 tenaga kerja tidak terlatih ada di luar negeri. Tentunya hal ini yang membuat masalah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Apjati Jatim, Mazlan Mansyur menambahkan bahwa dari dulu ada kesan  perlindungan terhadap PMI yang bekerja di Arab Saudi kurang karena sering ada penyiksaan.

"Tapi dengan sistem ini, para pekerja akan diawasi oleh badan khusus yang namanya Sarikah. Jadi penyalur tenaga kerja tidak berurusan lagi dengan majikan, tapi bertanggung jawab langsung melalui Sarikah. Satu kanal ini merupakan kesepakatan Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia.  Ini untuk meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja," tambahnya.

Baca juga: Kemnaker buat MoU terkait perlindungan PMI di luar negeri
Baca juga: Aplikasi SIPMI tingkatkan perlindungan pekerja migran

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Menlu melihat Indonesia punya modal besar jadi anggota Dewan HAM PBB

antarafoto-tigamenteririperolehhermanjohannesaward2019-220219-afa-4

Yogyakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menilai Indonesia memiliki modal besar berupa rekam jejak di bidang pemajuan HAM sebagai bahan kampanye untuk menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022.

"Banyak sekali aset-aset yang bisa kita jual, sekali lagi dalam berkampanye seperti itu yang kita jual adalah rekam jejak sama seperti waktu berkampanye untuk Dewan Keamanan PBB," kata Menteri Retno seusai menerima penghargaan Herman Johannaes Award di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Jumat.

Menurut Retno, modal berupa rekam jejak di bidang HAM yang dapat dijadikan sebagai bahan kampanye calon anggota Dewan HAM PBB di antaranya terkait pengembangan demokrasi di Indonesia.

"Bagaimana Indonesia mengembangkan demokrasi karena demokrasi juga merupakan salah satu hak. Selain itu, bagaimana Indonesia melakukan pemberdayaan perempuan, dan sebagainya jadi banyak sekali yang bisa kita jual," ucap dia.

Menlu mengatakan pada pekan depan akan berada ke Jenewa, Swiss untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB yang akan berlangsung 25-28 Februari 2019. Dalam kesempatan itu Menlu berkomitmen mengintensifkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

"Pada Minggu nanti saya akan menuju ke Jenewa untuk mengintensifkan kampanye, melakukan lobi secara langsung dengan banyak negara yang pada Minggu depan banyak sekali berada di Jenewa karena sedang ada pertemuan Dewan HAM PBB," tuturnya.

Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilaksanakan pada November 2019. Indonesia dalam kampanye pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM mengusung tema "Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial" (Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice).

? Indonesia maju dalam pencalonan keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2020-2022 untuk kawasan Asia-Pasifik bersama lima negara lainnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.

Baca juga: Menlu akan hadiri sidang Dewan HAM PBB

Baca juga: Menlu kampanyekan pencalonan Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Di Tangsel, Presiden Jokowi bagikan 351 sertifikat wakaf

WhatsApp-Image-2019-02-22-at-3.00.04-PM

Bukan hanya urusan tanah hak milik, tetapi juga tanah wakafTangerang Selatan – Presiden Joko Widodo membagikan 351 sertifikat wakaf kepada masyarakat di masjid raya Bani Umar, Tangerang Selatan.
   
"Hari ini, telah kita bagikan 351 sertifikat wakaf untuk masjid, musala, tempat pendidikan, pesantren," kata Presiden Joko Widodo di masjid raya Bani Umar, Graha Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat.
   
Menurut Presiden, sertifikat wakaf itu diberikan karena menurut Presiden setiap ia masuk ke kampung dan desa selalu terjadi sengketa lahan di mana-mana.
   
"Bukan hanya urusan tanah hak milik, tetapi juga tanah wakaf," ungkap Presiden.
   
Ia pun menceritakan persoalan salah sajut masjid besar di Jakarta terkait dengan sengketa lahan.
   
"Saya ceritakan sedikit, di jakarta ada masjid besar, tidak usah saya sebutkan masjidnya, bertahun-tahun masjid itu berdiri tidak ada masalah. Kemudian setelah tanah di situ harganya Rp120 juta per meter menjadi masalah. Ahli waris menggugat itu masjid karena belum punya sertifikat wakafnya," cerita Presiden.
   
Selain di Jakarta, Presiden juga memberikan contoh lain di Sumatera.
   
"Saya ceritakan Di Sumatera, tidak usah saya sebutkan provinsinya, masjid provinsi besar sekali. Separuh sudah ada sertifikatnya, separuh belum, nah yang digugat separuhnya. Ini masih dalam proses kita selesaikan," tambah Presiden.
   
Sengketa itu, menurut Presiden, terjadi karena karena tidak ada tanda bukti hak hukum atas tanah di mana bangunan itu didirikan. 
   
"Pas tanahnya masih murah tidak ada masalah, begitu harganya naik dalam jumlah yang sangat besar nah ahli waris biasanya tergoda. Inilah kenapa siang hari ini kita serahkan 351, di provinsi lain juga, terus kita selesai kan, terutama untuk tempat ibadah, musala, surau, masjid, pondok pesantren, madrasah, karena ada masalah seperti itu," jelas Presiden.
   
Selain melaksanakan salat Jumat dan menyerahkan sertifikat tanah di masjid tersebut. Presiden juga mengunjungi Karlinah Djaja Atmadja, istri wakil presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusumah.
   
Karlinah Djaja Atmadja tinggal di rumah yang berada di samping masjid raya Bani Umar yang juga milik keluarga Umar Wirahadikusumah tersebut. Pertemuan berlangsung intim dan tertutup dihadiri oleh dua anak, menantu dan keluarga.

Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 40.172 sertifikat tanah di Tangsel

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan pembangunan rusunami Tangsel

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Disnaketrans Cianjur temukan TKA miliki KTP-e

20160901243

Cianjur – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, menemukan Tenaga Kerja Asing (TKA) memiliki KTP eletronik saat melakukan sidak ke sejumlah perusahaan beberapa waktu lalu.

Kepala Disnakertrans Cianjur Dwi Ambar Wahyuningtyas pada wartawan, Jumat, mengatakan KTP-e yang di kantongi TKA tersebut berasal dari Disdukcapil Cianjur, tepatnya sebagai warga Kelurahan Muka. 

"KTP elektronik yang dimiliki TKA itu, sama persis dengan KTP pada umumnya, hanya terdapat perbedaan masa berlaku serta kewarganegaraan yang tercantum di dalamnya," kata Ambar.

Setelah mendapatkan temuan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Disdukcapil Cianjur. "Kami merasa janggal dengan temuan tersebut dan langsung berkordinasi dengan dinas terkait," katanya.

Sementara Kepala Disdukcapil Cianjur, M Sidiq El-Fatah, mengatakan bawah pihaknya telah mengeluarkan KTP-e untuk TKA yang tinggal dan bekerja di Cianjur, dengan catatan sudah memenuhi persyaratan.

"TKA tersebut bisa mendapatkan KTP-e karena sudah memenuhi beberapa persyaratan dan sudah memiliki izin tinggal dari kepala daerah setempat," katanya.

Ia menjelaskan, KTP-e tidak dapat diberikan sembarangan, namun sudah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki surat ijin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP-e, sesuai dengan pasal 63 nomor satu," katanya.

Baca juga: Yogyakarta layani pencetakan KTP untuk WNA
Baca juga: Sidak perusahaan di Bogor, menaker temukan TKA melanggar
Baca juga: Menaker temukan TKA ilegal di Kalsel

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Walhi dorong pemerintah tuntaskan karhutla di Riau

WhatsApp-Image-2019-02-19-at-15.54.19

Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendorong pemerintah menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau agar tidak meluas dan mendorong tanggung jawab korporasi terhadap lahan konsesinya yang terbakar baik disengaja atau karena pengaruh alam.

"Pemerintah juga harus tegas kepada semua korporasi yang secara trend di lokasi konsesinya terdapat titik api dan terjadi kebakaran. Tegas dalam artian, ketika terjadi kebakaran di suatu konsesi, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik konsesi, terlepas karena di sengaja atau karena pengaruh alam," kata Juru Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhman saat dihubungi Antara, Jakarta, Jumat.

Untuk langkah antisipatif terhadap kebakaran hutan, Edo menuturkan seharusnya pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin penguasaan konsesi, khususnya di lahan gambut.

Sebagaimana amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2018, lanjut Edo, korporasi yang menguasai lahan gambut yang begitu luas dan tidak mampu mengelola dengan baik, harus segera dikurangi karena potensi kebakaran itu sangat besar terjadi di lahan gambut.

"Dan logikanya secara bisnis, setiap tahun mereka (korporasi) akan membuka lahan untuk melakukan penanaman," ujarnya.

Sebelumnya, tim Satuan Tugas Gabungan dan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau dan Sumatera Utara (Sumut) akibat El Nino lemah.

Laporan terakhir dari kegiatan aksi lapangan diketahui bahwa di Provinsi Sumut sudah tidak terpantau kejadian karhutla. Hal ini dikonfirmasi dari hasil laporan harian oleh Manggala Agni Daops Pematangsiantar, Daops Sibolangit dan Daops Labuhanbatu, kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan dalam siaran pers kementerian, Selasa (19/2). 

Wilayah Provinsi Riau menurut pantauan patroli udara menggunakan pesawat Heli Bell 412 PK-DAS juga sudah aman dari kebakaran hutan dan lahan, titik api sudah tidak terpantau di Talang Mandau, Bukit Batu, dan Giam Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.

 Baca juga: Pemadaman kebakaran lahan di Pulau Rupat terkendala angin kencang
Baca juga: Riau minta bantuan BNPB cegah karhutla meluas
Baca juga: Asap marak di Dumai, 14.000 masker dibagikan

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :

Polsek Sungailiat salurkan bantuan nasi bungkus gratis

20160610antarafoto-warung-sedekah-090616-yn

Sungailiat, Babel – Kepolisian Sektor Sungailiat, Resor Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar kegiatan "Jumat Berkah Berbagi" dengan menyalurkan bantuan 50 bungkus makanan gratis.

"Nasi bungkus itu untuk warga kurang mampu, petugas kebersihan dan janda. Ini merupakan kegiatan kepedulian kepada sesama kepolisian dengan masyarakat di wilayah hukum Sungailiat," kata Kapolsek Sungailiat, AKP Dedy Setiawan di Sungailiat, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan sosial kali ini difokuskan di seputaran Kelurahan Sinar Jaya, Kecamatan Sungailiat dan secara bertahap akan dilakukan kegiatan yang sama untuk seputaran kelurahan yang lain.

"Melalui kegiatan Jumat Berkah Berbagi atau kegiatan sosial lainnya, diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan kepolisian dengan masyarakat," katanya.

Pihaknya menyampaikan maaf bagi warga lainnya yang merasa tidak mendapat bantuan karena keterbatasan jumlah.

"Kami menjadwalkan untuk pembagian makanan gratis dilaksanakan satu minggu sekali yang ditetapkan pada hari Jumat, sedangkan untuk kegiatan bantuan sembako direncanakan satu bulan sekali bersama dengan pengurus atau anggota Bhayangkari," ujarnya.

Dia meminta seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum kerjanya, untuk bersama-sama membangun daerah dengan mengutamakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib.

"Masyarakat dan kepolisian harus membangun kerja sama yang erat guna kepentingan bersama, hindari tindakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat," katanya.

Kegiatan yang dilakukan itu, kata dia, merupakan kegiatan kepedulian terhadap sesama, dari Polsek Sungailiat untuk masyarakat di Kecamatan Sungailiat.

Kapolsek Sungailiat mengajak kepada masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang berkecukupan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu karena masih ada sebagian masyarakat yang masih kesulitan mencari nafkah.

Baca juga: Polres Bangka akan tempatkan polisi di setiap mesjid
Baca juga: Polisi Bangka Barat bantu budayakan "Maghrib Mengaji" anak pesisir
Baca juga: Polisi fasilitasi berbagi takjil

Pewarta: Kasmono
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bagikan :