Nasional

Penyegelan-Diskotek-Old-City-231018-wpa-3_1

Pemprov DKI cabut TDUP pemilik merk usaha diskotek “Old City”

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terhadap PT. Progres Karya Sejahtera, pemilik merk usaha “Old City”, yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019.

"Pencabutan TDUP merk usaha Old City, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Atas dasar rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra, di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Kuningan,  Jakarta Selatan, Senin.

Dia mengatakan, pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan, pengendalian, dan evaluasi izin dan non izin yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis dan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN).

Tindak lanjut dari hasil pengawasan Disparbud dan BNN, pemilik usaha tersebut terbukti melanggar Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

"Hal ini termasuk pelanggaran berat sehingga pemiliknya dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya,” kata Benni.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu media massa dikejutkan dengan adanya pelanggaran narkotika di diskotek tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, telah menyatakan komitmen perang terhadap narkoba, prostitusi dan perjudian.

“Kami mengingatkan pengusaha menjaga tempatnya untuk tidak digunakan sebagai tempat penggunaan/peredaran narkoba, prostitusi dan perjudian," kata Benni.

Pencabutan TDUP

Lebih lanjut dia mengatakan pengusaha dan manajemen perusahaan pariwisata yang diberikan sanksi pencabutan TDUP atas pelanggaran Narkotika maka pengusaha dan manajemen perusahaan pariwisata tersebut dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya.

Selain pelanggaran narkotika, sanksi pencabutan TDUP diberikan terhadap pelanggaran prostitusi dan perjudian.

“Larangan tersebut merupakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata dan Komitmen Pemprov. DKI Jakarta," kata Benni.

Dia mengatakan, ketika pengusaha dan manajemen perusahaan mengajukan permohonan pendirian usaha, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap permohonan tersebut.

“Ketika tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, permohonannya akan ditolak oleh sistem perizinan kami dan disampaikan surat penolakan penerbitan izin yang dimohonkan disertai fakta hukum dan alasan penolakannya," kata Benni.

Pengusaha atau manajemen perusahaan pariwisata yang telah dilakukan pencabutan izin TDUP karena pelanggaran narkotika, prostitusi dan perjudian akan otomatis masuk daftar hitam pada sistem perizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Disparbud tunggu putusan Anies soal Diskotek Old City

Baca juga: BNNP sudah beri surat rekomendasi "Old City"

Baca juga: Satpol PP DKI segel Diskotek Old City

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Kemenpan RB apresiasi mal pelayanan publik terpadu di Sampit

Pelayanan-terpadu-kotim

Sampit – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, membangun mal pelayanan publik terpadu.

"Kami berterima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya dengan dibangunnya mal pelayanan publik. Ini sangat bagus untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Supriyati di Sampit, Senin.

Supriyati mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah berkonsultasi saat merencanakan pembangunan mal pelayanan publik terpadu tersebut. Kemenpan RB menanggapi positif terobosan ini.

Supriati tampak antusias mendukung pembangunan mal pelayanan publik terpadu. Meski hari ini kedatangannya ke Sampit sebagai narasumber sosialisasi survei kepuasan masyarakat (SKM), namun dia tetap menyinggung pembangunan mal pelayanan publik terpadu.

"Ini bagian dari upaya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Terobosan seperti ini tentu sangat positif. Mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar," harap Supriyati.

Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mal pelayanan publik terpadu diharapkan menjadi bagian dari upaya yang dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu terkait program ini, Bupati Kotim Supian Hadi menjelaskan, mal pelayanan publik terpadu yang sedang dibangun di Jalan MT Haryono Sampit, diharapkan selesai tepat waktu sehingga sudah bisa operasional pada 2020 mendatang.

"Begitu selesai, langsung akan kita gunakan. Nanti semua jenis pelayanan ada di satu tempat itu sehingga masyarakat tidak perlu susah payah," kata Supian.

Mal pelayanan publik terpadu dibangun di lahan eks Plasa Sampit. Mal Pelayanan Terpadu ini nantinya akan menjadi yang pertama di Kalimantan. Pembangunannya dimulai 2018 lalu, dibiayai dengan sistem anggaran multiyears atau tahun jamak dengan biaya diperkirakan mencapai Rp40 miliar.

Mal pelayanan terpadu akan dibangun tiga lantai. Lantai dasar dijadikan pusat kuliner, lantai dua tempat pelayanan utama dan aula, sedangkan lantai tiga merupakan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mal pelayanan publik terpadu itu juga akan dilengkapi ruang VIP dan tempat ekspose tata ruang. Tempat ini juga bisa dijadikan tempat bertemunya calon investor.

Masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan seperti membuat surat izin mengemudi, paspor, kartu tanda penduduk dan lainnya, cukup datang ke mal pelayanan publik terpadu. Masyarakat tidak perlu bolak-balik karena semua perizinan bisa diurus tuntas di mal pelayanan publik terpadu tersebut.

Supian sangat berharap terobosan memangkas birokrasi dengan membangun mal pelayanan publik terpadu akan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Jika itu terwujud, maka dampaknya diyakini juga sangat positif bagi daerah.

"Jadi, nanti saudara-saudara kita dari kecamatan-kecamatan di pelosok yang datang untuk berbagai keperluan, cukup datang ke mal pelayanan publik terpadu. Ini akan menghemat waktu, biaya dan tenaga bagi masyarakat kita," jelas Supian.

Mal pelayanan publik terpadu merupakan upaya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi perizinan. Selain menjadi bagian pembenahan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, mal pelayanan publik terpadu juga akan berdampak pada meningkatnya investor karena ada kejelasan perizinan terkait prosedur permohonan izin perusahaan.
 

Pewarta: Kasriadi/Norjani
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Polisi Amankan 1 kg Ganja dari Gili Trawangan

IMG-20190408-WA0031-01

Mataram – Petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mengamankan satu kilogram lebih ganja kering dari kawasan wisata Gili Trawangan.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama, di Mataram, Senin, mengatakan barang bukti ganja diamankan dari sebuah kios di Gili Trawangan, dengan pemiliknya berinisial H (32), warga Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

"Dari penggeledahan, pelaku mengakui barang itu miliknya," kata Purnama.

Ganja seberat satu kilogram lebih ditemukan dalam sebuah plastik hitam, sembilan paket ganja dan satu plastik hitam hanya berisi biji dan batang ganja.

Selain ganja, petugas juga turut mengamankan barang bukti tiga amplop berisi uang. Masing-masing berjumlah Rp7 juta, Rp6 juta, dan Rp1,7 juta.

"Ada juga uang yang diamankan dari dompet tersangka, jadi total seluruhnya Rp16,5 juta lebih," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, barang bukti dan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih diamankan di Mapolres Lombok Utara. Serangkaian pemeriksaannya masih terus berlanjut sejak diamankan petugas pada Sabtu (6/4) lalu.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Konsulat RI diminta bantu WNI yang ditangkap di Vanimo, PNG

IMG-20190408-WA0141-800x600

Jayapura – Konsulat RI di Vanimo, Papua Nugini (PNG) diminta membantu proses hukum yang saat ini sedang dihadapi lima WNI.

“Kami sangat berharap bantuan dari Konsulat RI di Vanimo agar suami dapat segera pulang dan berkumpul dengan keluarga, “ kata Ny.Yani Numberi, istri dari Yohanis Numberi, salah satu dari lima WNI yang ditangkap akibat perahu yang ditumpanginya masuk ke perairan PNG, Rabu (3/4).

Dikatakan, informasi tentang insiden yang dialami suami beserta rekan-rekannya itu diketahui dari Ny. Kaiba, istri dari Meydison Kaiba yang turut dalam memancing dengan menggunakan perahu motor.

“Saya baru mendengar berita tentang insiden yang menimpa suami dan rekan-rekannya itu Kamis (4/4) setelah diberitahu Ny. Kaiba sekitar pukul 12.00 WIT,” kata Ny.Yani Numberi, ibu dari dua anak.

Hal senada juga diharapkan Ratna Anderi, kakak dari Satrio Anderi yang berharap adik bungsunya dapat pulang dan berkumpul dengan keluarga.

Informasi yang diterima terungkap, sidang kelima WNI yang ditangkap saat perahu yang ditumpanginya masuk ke perairan PNG yang dijadwalkan Senin (8/4) tidak dapat dilaksanakan karena padamnya aliran listrik di Vanimo.

Sidang akan dilaksanakan Selasa (9/4), namun keluarga berharap agar mereka dapat segera dibebaskan, harap Ratna Anderi.

Lima WNI ditangkap ketika perahu yang ditumpanginya saat memancing memasuki perairan PNG di Vanimo, Rabu (3/4). Kelima WNI yang ditangkap polisi PNG yaitu John Mangai Maniawas, Yohanis Numberi, Satrio Anderi, Sardinus Arebo dan Meydison Kaiba.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

ASDP siap gandeng operator kapal besar perkuat tol laut

Dirut-ASDP-2

Merak, Cilegon –
PT ASDP Indonesia Ferry akan menggandeng operator-operator kapal besar baik swasta maupun BUMN dalam upaya memperkuat pengembangan program tol laut, dengan memberikan pelayanan jalur penyeberangan baik orang maupun barang ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.

'Kita ingin menguatkan konsep 'hub dan spoke' dalam pengembangan tol laut ini. Di mana nanti kita kerja sama dengan operator pelabuhan dan kapal-kapal besar, kemudian dari pelabuhan itu disebar ke daerah-daerah terpencil," kata Dirut ASDP Ira Puspadewi usai diskusi tol laut di dalam kapal ferry Portlink di Merak, Cilegon, Senin.

Ia mengatakan, dalam konsep 'hub dan spoke' untuk tol laut itu, pihaknya akan menggandeng perusahaan swasta maupun BUMN lain yang bergerak dalam operator kapal dan pelabuhan seperti Pelni dan Pelindo untuk mengangkut kebutuhan pokok atau logistik dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain yang besar.

Selanjutnya dari pelabuhan tersebut logistik diangkut dengan kapal-kapal ASDP yang lebih kecil ke daerah-daerah tertentu yang tidak bisa dijangkau dengan kapal besar atau ke daerah terpencil.

"Nanti kita angkut dengan kapal yang lebih kecil, ukuran kargo yang lebih kecil juga karena kita juga memiliki kapal yang bisa menjangkau sungai," kata Ira.

Pihaknya segera merealisasikan program tersebut sekitar Juli 2019 karena saat ini masih dilakukan pembahasan dengan pihak-pihak lain, baik swasta maupun BUMN lainnya. Pihaknya juga masih membahas lebih teknis mengenai jumlah pelabuhan dan kapal-kapal yang akan dioperasikan dalam program tersebut.

"Kita sudah memiliki kapal ternak dan juga kapal kargo. Kami operasikan dua kapal kargo dan rencananya lima tahun kedepan kita akan tambah 40an kapal," kata Ira Puspadewi.

Menurutnya, inti dari tol laut itu adalah bagaiaman ASDP mendukung dalam membuat harga-harga menjadi murah, dengan dukungan kapal-kapal logistik yang bagus salah satunya untuk mengangkut hewan.

Saat ini, kata dia, ASDP memiliki 154 kapal yang tersebar di 35 pelabuhan dan mengoperasikannya di 234 lintasan, diantaranya Pelabuhan Merak-Bakauheni yang dianggap paling signifikan karena merupakan perlintasan atau penyebarangan penduduk dan barang dari Jawa ke Sumatera.

Ratusan pelajar dan mahasiswa dari sejumlah sekolah dan perguruan tinggi (PT) di Banten mengikuti seminar nasional membahsa tol laut dan poros maritim dunia yang diselenggarakan diatas kapal ferry Portlink dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung dan kembali ke Merak.

Ratusan pelajar dan mahasiswa tersebut mengikuti jalannya seminar dan aktif menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada para narasumber yakni Dirut ASDP Indonesian Ferry Ira Puspadewi, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie serta arkeologi Ratno Lukito.

Seminar tersebut juga dihadiri Komisaris Utama PT ASDP Lalu Sudarmaji, sejumlah guru besar perguruan tinggi, unsur pimpinan perusahaan ASDP Indonesia Ferry serta perwakilan organisasi kepemudaan di Banten.

Sementara itu pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, jika melihat poros maritim dunia dari sipil harus bangga dengan apa yang sudah dicapai ASDP, karena tidak mudah menjadikan Kapal Ferry terbesar di dunia dengan banyaknya kapal serta pelabuhan yang dibangung dalam waktu yang sedemikian singkat. Tinggal saat ini terus didorong untuk peningkatan terhadap apa yang sudah dicapai oleh ASDP.

"Tetapi dari faktor 'defence' masih banyak 'pekerjaan rumah' kita. Menurut saya poros maritim dunia dari segi depence, kita harus segera menjadi 'great water navy' juga kekuatan yang terkuat di kawasan," kata Connie.
 

Pewarta: Mulyana
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Mantan Kalapas Sukamiskin divonis delapan tahun penjara

IMG-20190408-WA0006_3

Bandung – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider empat bulan kepada mantan Kalapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung, Wahid Husen, terkait suap pemberian fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan.

"Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dengan denda sebesar Rp400 juta," kata Ketua Majelis Hakim, Dariyanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin.

Majelis hakim juga menyatakan unsur yang memberatkan Wahid adalah dia yang bertugas di Lapas Klas 1 A khusus Tipikor Sukamiskin semestinya bisa memberi contoh agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Unsur memberatkan lainya yakni, terdakwa Wahid Husen tidak mendukung negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi," kata hakim.

Mendengar putusan tersebut, Wahid Husen menyebutkan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya terkait pengajuan banding.

Usai persidangan, Wahid tidak banyak berkomentar. Ia mengaku masih belum bisa memberi keterangan lebih banyak.

Sementara itu, Kuasa Hukum Wahid Husen, yakni Firma Uli Silalahi merasa putusan yang diberikan majelis kurang adil.

Dia berencana melakukan banding dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Wahid Husen.

"Itu keputusan kurang berkeadilan. Saya berprinsip banding, tapi sebagai pengacara nanti kita tanya dulu klien, delapan tahun itu terlalu lama," kata Firma.

Pihaknya juga menyebutkan bukti persidangan tentang kemudahan izin keluar masuk sejumlah penghuni lapas, renovasi kamar tahanan, hingga pembangunannya bilik asmara bukan hanya terjadi saat Wahid menjabat sebagai Kalapas.

Hal tersebut sudah berlangsung sejak sebelumnya.

"Itu semua kan udah ada dari dulu, Sebelum Wahid menjabat kalapas Suka miskin, kok dia yang harus tanggung jawab semuanya," kata Firma.

Wahid terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Baca juga: Wahid baru empat bulan jabat Kalapas Sukamiskin

 

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Jaksa Agendakan Eksekusi Penahanan Mantan Kadisdik Mataram

IMG_20190329_110410-01

Mataram – Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat mengagendakan eksekusi penahanan Sudenom, terpidana korupsi yang terjerat kasus saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumadana, di Mataram, Senin, mengatakan agenda eksekusi penahanan Sudenom itu, akan dilaksanakan Selasa (9/4) besok.

"Kami akan panggil dulu, kalau tidak hadir, akan dijemput," kata Sumadana.

Agenda eksekusi penahanannya dilakukan setelah pihak Kejari Mataram menerima salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram dalam amar putusannya memerintahkan pihak kejaksaan untuk melakukan eksekusi penahanan terhadap Sudenom.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Mataram pada 5 Maret 2019, majelis hakim yang dipimpin Suradi menyatakan Sudenom terbukti bersalah melanggar unsur menerima hadiah atau janji dalam jabatannya sebagai kepala dinas.

Hadiah atau janji yang diterima Sudenom, berupa uang tunai dari puluhan kepala SD dan SMP di wilayah Kota Mataram. Jumlah uang yang diterima tanpa mengacu aturan tata pelaksanaan pendidikan itu sejumlah Rp117.280.000.

Pembuktian perbuatannya dinyatakan sesuai dengan isi dakwaan kedua penuntut umum, yakni pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam penerapannya, Sudenom yang saat ini statusnya masih sebagai tahanan kota divonis pidana dua tahun dan delapan bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Empat orang anggota DPRD Sumut divonis 6 dan 4 tahun penjara

WhatsApp-Image-2019-04-08-at-5.14.02-PM

Jakarta – Anggota DPRD Sumut 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 Arifin Nainggolan (fraksi Demokrat) dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 Mustofawaiyah (fraksi Demokrat) divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sedangkan dua orang rekannya yaitu anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 Sopar Siburian (fraksi Partai Demokrat) dan anggota DPRD Sumut 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 Analisman Zalukhu (fraksi PDI-Perjuangan) divonis 4 tahun penjara dalam kasus yang sama.

"Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Arifin Nainggolan, terdakwa 2 Mustofawaiyah, terdakwa 3 Sopar Siburian, terdakwa 4 Analisman Zalukhu terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Arifin Nainggolan dan terdakwa 2 Mustofawaiyah selama 6 tahun ditambah denda masing-masing Rp500 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana selama 4 bulan," kata ketua majelis hakim M Siradj di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Arifin juga dibebankan membayar uang pengganti Rp530 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 1 tahun.

Sedangkan kepada Mustofawaiyah divonis membayar uang pengganti Rp480 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 1 tahun.

Vonis penjara itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Arifin Nainggolan dan Mustofawaiyah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp530 juta subsider 2 tahun penjara bagi Arifin dan Rp480 juta subsider 2 tahun penjara bagi Mustofawaiyah.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 3 Sopar Siburian dan terdakwa 4 Analisman Zalukhu selama 4 tahun ditambah denda masing-masing Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana selama 3 bulan," tambah hakim Siradj.

Majelis hakim yang terdiri dari M Siradj, Hastoko, Hariono, Ugo dan M Idris M Amin itu mewajibkan Sopar Siburian untuk membayar uang pengganti senilai Rp270,5 juta subsider 6 bulan penjara dan kepada Analisman Zalukhu sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan penjara.

Vonis penjara itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Sopar Siburian dan Analisman Zalukhu divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subisder 3 bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti Rp270,5 juta bagi Sopar Siburian dan Rp400 juta untuk Analisman Zalukhu.

Majelis juga mencabut hak politik keempat terdakwa.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik masing-masing 3 tahun terhitung para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ungkap hakim Siradj.

Atas vonis itu, Arifin Nainggolan dan Mustofawaiyah menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Sementara Sopar Siburian dan Analisman Zalukhu langsung menyatakan menerima.

"Saya saya menerima putusan ini dan saya memohon saat dieksekusi saya dipertimbangkan ditahan di lapas Tanjung Gusta Medan," kata Analisman dan Sopar Siburian.

Vonis tersebut berdsarkan dakwaan kedua pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam surat tuntutan disebutkan terdakwa I Arifin Nainggolan sebesar Rp540 juta, terdakwa II Mustofawaiyah sebesar Rp480 juta, terdakwa III Sopar Siburian sebesar Rp480 juta dan terdakwa IV Analisman Zalukhu sebesar Rp752 juta dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur provinsi Sumut.

Uang itu digunakan untuk pertama, pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015 serta kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

Ewindo gandeng e-commerce dukung pertanian perkotaan

IMG-20190408-WA0004_1

Jakarta – PT East West Seed Indonesia (Ewindo) menggandeng dua perusahaan e-commerce Shopee dan Bukalapak untuk mendukung pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) yang tengah menjadi tren di kalangan generasi milenial.

"Hadirnya kami melalui Bukalapak dan Shopee untuk memudahkan petani mendapatkan benih sayuran dan bunga asli dari Ewindo," kata Managing Director Ewindo, Glenn Pardede di Jakarta, Senin.

Glenn mengatakan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada petani, Ewindo telah memiliki dealer di setiap provinsi dan sub dealer untuk menjangkau sampai ke desa-desa.

"Kami memiliki 7.000 petani dengan menggandeng Shopee dan Bukalapak akan memudahkan mendapatkan benih terutama bagi masyarakat perkotaan," kata Glenn.

Glenn berharap penjualan melalui e-commerce dalam tiga tahun ke depan dapat mencapai 10 persen dari total penjualan.

Sedangkan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Zulharman mengatakan, distribusi melalui e-commerce akan memudahkan petani mendapatkan benih yang diinginkan, karena terkadang yang tersedia di desa tidaklah lengkap.

Zulharman juga mengatakan dengan penjualan resmi melalui dua e-commerce ini petani juga akan lebih aman terhindar dari pemalsuan benih.

Glenn untuk lokasi urban farmingterbesar dilihat dari pembelian benih terbesar masih Jakarta, selanjutnya Medan, Pekanbaru dan lainnya

"Mengingat lahan di Jakarta terbatas biasanya warga bercocok tanam melalui hidroponik atau melalui aeroponik. Serta saat ini sedang menjadi tren," ujar dia.

"Bisa dilihat di jalan sebelah Taman Ismail Marzuki, kebun kosong milik Angkasa Pura di Kemayoran, dan kawasan Duren Sawit, kawasan Marunda, serta pemanfaatan lahan LRT dan MRT. Warga di lokasi-lokasi tersebut merupakan petani kota yang handal," ujar Glenn.

Urban farming ini dapat membantu ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan pangan untuk itu Ewindo telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mengajak warga lain bercocok tanam.
Baca juga: "Urban farming" dan ketahanan pangan
Baca juga: Jakpus tambah 50 lokasi Urban Farming tingkatkan ekonomi
Baca juga: Penghuni apartemen juga bisa bercocok tanam

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :

UMM kirim tiga tim robotika wakili Indonesia ke AS

robot1umm

Malang – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur mengirim tiga tim robotika untuk mewakili Indonesia ke ajang Trinity College Fire Fighting Home Robot Contest (TCFFHRC) yang dilangsungkan pada 13-15 April 2019 di Trinity College Hartford Connecticut, Amerika Serikat.

Tim Robotika UMM yang melenggang di kompetisi tingkat internasional itu mewakili Indonesia setelah berhasil keluar sebagai juara nasional berdasarkan surat penugasan dari Ditjen Belmawa Kemenristekdikti Republik Indonesia nomor T/274/B3.1/KM/02.04/2019. Ketiga tim robot tersebut dilepas Rektor UMM, Dr Fauzan di halaman rektorat kampus setempat, Senin (8/4).

Tak tanggung-tanggung, UMM memberangkatkan tiga tim jagoannya di kompetisi yang juga pernah dimenanginya pada tahun 2017. Ketiga tim robotika itu adalah Zhafarul (robot kaki 4), Dome_Ina (robot kaki 6), dan MuForIna (robot beroda). Masing-masing robot membutuhkan waktu pembuatan 4 bulan, dimulai dari proses perakitan hingga siap berkompetisi di ajang kontes robot bergengsi tingkat dunia ini.

Kompetisi robotik internasional bertajuk Trinity College Fire Fighting Home Robot Contest (TCFFHRC) ini mempertandingkan dua jenis kategori, yakni robot berkaki dan robot beroda. Dengan membawa status juara bertahan, tim robotik UMM optimistis mendapat hasil terbaik di kompetisi robot pemadam api tingkat dunia itu, yakni dengan mengusung beberapa teknologi andalan dan inovasi terbaru.

Rektor UMM, Dr Fauzan dalam sambutan pelepasan tim robotika UMM tersebut menyatakan bakal membebaskan skripsi sejumlah mahasiswa yang ikut berkompetisi jika berhasil memenangi kontes ini. Pada kesempatan itu Fauzan berpesan kepada para delegasi dan mahasiswanya yang hadir ketika itu untuk berhenti menjadi penonton.

"Jadilah pemain. Saya tidak menarget harus juara satu, tetapi yang terbaik sajalah yang saya minta," ucapnya.

Pada tahun 2017, dua tim dari UMM memborong juara 1 dan 2 sekaligus untuk kategori robot berkaki. Dua tim tersebut, yaitu tim InaMuh sebagai juara 1 dan tim Unmuh Malang sebagai juara 2. Selain itu, tim InaMuh juga meraih juara poster terbaik atas pengalaman inilah, mereka optimistis akan kembali menang, tentunya melalui penyesuaian beberapa teknologi dan mengusung inovasi baru.

Kontes diikuti 32 tim dari berbagai negara, seperti Israel, Tiongkok, dan lainnya.

Alfan Achmadillah Fauzi, Rohmansyah, Ken Dedes Maria Khunty yang kesemuanya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Elektro. Selain itu, mereka juga dibantu anggota WS Robotika yang berperan mengerjakan mekanik, penyediaan hardware, algoritma, hingga menguji performa robot.

Semua robot memiliki misi memadamkan api dengan cepat di titik pada satu ruangan atau kamar yang menyerupai rumah. Posisi titik api diletakkan secara acak oleh dewan juri sehingga robot dituntut harus cerdas untuk mencari api tersebut. Setelah memadamkan api, robot dituntut untuk kembali ke titik start. Robot dengan catatan tercepat bakal keluar sebagai pemenang.

"Robot yang berhasil memadamkan api berhak bertanding pada level berikutnya. Pada level ini, selain memadamkan api, robot juga dituntut untuk menyelamatkan boneka dan memindahkannya ke zona aman," kata Alfan, mahasiswa prodi teknik elektro angkatan 2015 yang juga ketua tim.

Alfan optimistis kawan setimnya akan mengulang kesuksesan para seniornya terdahulu. "Kami optimistis mampu mengulang sukses kakak-kakak kami ketika berlaga di ajang internasional," katanya.

Semenatra itu, dua tim lainnya yang dimotori Bayu Irawan Nugroho mahasiswa teknik elektro dan Dwi Nur Fajar mahasiswa teknik informatika juga akan unjuk gigi di Kontes Robot Indonesia (KRI) Regional IV pada 21-23 April 2019 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rombongan ini mempertandingkan dua jenis robot, yakni satu robot pemadam api (DOME), dan tiga robot sepak bola (Zhafarul).

Robot sepak bola pada kompetisi ini harus memiliki spesifikasi yang wajib dipenuhi, yakni mendeteksi objek, menggiring bola, menendang, hingga lokalisasi. Pendeteksian objek tersebut agar robot dapat membedakan bola, lawan, garis, dan gawang. Robot akan dinyatakan memenangkan pertandingan ketika robot lebih banyak memasukan bola ke gawang lawan.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel Asli

Bagikan :