Advs

Pemerintahan

Agus Gumiwang Gantikan Idrus Marham Jadi Menteri Sosial

Agus Gumiwang Gantikan Idrus Marham Jadi Menteri Sosial

Presiden Jokowi sudah menyepekati nama pengganti Menteri Sosial Idrus Marham. Penggantinya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Ya confirmed, barusan saya telepon ketum,” kata politikus Golkar Bambang Soesatyo yang juga Ketua DPR Seperti dilansir dari laman detik, Jumat (24/8/2018).

Agus Gumiwang adalah salah satu ketua korbid di Golkar. Putra Ginandjar Kartasasmita ini pernah dipecat Golkar karena mendukung Jokowi di Pilpres 2014, sementara partainya saat itu mengusung Prabowo.

“Menurut saya cocok dan pilihan yang tepat,” ujar Bamsoet soal sosok Agus.

Idrus Marham mundur dari posisi Mensos karena ingin fokus menghadapi kasusnya di KPK. Idrus beberapa kali dipanggil sebagai saksi di kasus dugaan suap PLTU Riau-1 dengan tersangka Eni Maulani Saragih.

Idrus sudah mengajukan pengunduran diri hari ini. Pelantikan Mensos baru dikabarkan digelar sore ini.

Bagikan :

Anies Tinjau Penggunaan Pelicans Crossing Pengganti JPO di Bundaran HI

Anies Tinjau Penggunaan Pelicans Crossing Pengganti JPO di Bundaran HI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelican crossing di kawasan Thamrin. Anies melihat langsung cara alat tersebut bekerja.

Anies tiba di depan Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018). Anies mencoba menyeberang menggunakan pelicans crossing bersama warga di lokasi.

Saat di lokasi, tampak rambu yang dipasang sedang diujicoba oleh petugas Dishub. Petugas harus membantu warga menyeberang secara manual.

Anies tampak berbicara dengan petugas Dishub di lokasi. Dia menanyakan kesiapan Pelicans crossing tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan lampu lalu lintas dan tombolnya semestinya bisa rampung dikerjakan hari ini. Pengaturan waktu untuk menyebrang akan disesuaikan dengan arus lalu lintas di area tersebut.


Ke depannya, akan tersedia terowongan penyebrangan orang di area tersebut. Namun terowongan tersebut baru akan berfungsi ketika MRT telah beroperasi.

“Kalau ada underpass, potensi interupsi lalu lintasnya rendah, karena lalu lintas akan lebih lancar,” kata Anies.

Baca Juga: Pertemuan Episode ke 2, Kini Prabowo Yang Jamu SBY

Dengan hadirnya pelican crossing, Anies mengimbau pengendara untuk menghormati pejalan kaki. Petugas Dishub akan tetap bersiaga sampai masyarakat dirasa telah terbiasa dengan pelican crossing tersebut.

Bagikan :

Terapkan Pembaruan Sistem, Antrean Penumpang Comuter Line Membeludak!

Terapkan Pembaruan Sistem, Antrean Penumpang Comuter Line Membeludak!

Antrean penumpang KRL Commuter Line membeludak di sejumlah stasiun. Pembaruan sistem pembelian tiket elektronik memaksa penumpang untuk membeli tiket harian.

Arip (22), harus berangkat lebih pagi dari hari biasanya untuk mengantisipasi antrean tiket kertas pengganti tiket elektronik KRL.

Arip berangkat setengah jam lebih awal dari biasanya. Setibanya di Stasiun Bogor pukul 04.30 WIB, ia mendapati antrean panjang.

Bagi Arip, itu bukan pemandangan yang wajar di pagi buta.


Arip pengguna tiket elektronik. KRL adalah moda transportasi utama yang dia gunakan ke tempat kerja.

Pembaruan sistem tiket elektronik telah memaksa penumpang untuk sementara menggunakan tiket harian berupa tiket kertas seharga Rp.3000. Kondisi tersebut mempengaruhi ritme waktu berangkat kerja Notie.

“Dari semalam sudah ketakutan bakal hectic,” kata dia. “Tadi banyak penumpang yang teriak-teriak, ngata-ngatain petugas karena jarang seperti ini,” lanjut Arip.

Di Stasiun Bekasi, antrean panjang tidak bisa dibendung sejak subuh. Petugas membuka pembayaran tiket langsung di dua gate untuk memecah konsentrasi antrean di empat loket yang dibuka.

Antrean di Bekasi berdesakan namun terkendali. Pembukaan ‘loket’ tambahan cukup membantu memecah antrean.

Bagaimanapun, kondisi tersebut memicu keluhan para penumpang. “Ini gak biasanya kayak gini (antrean),” kata seorang penumpang yang mengantre.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meminta maaf terkait pembaharuan atau pemeliharaan sistem tiket elektronik yang membuat para penumpang KRL berburu tiket kertas dan mengakibatkan antrean panjang. Pembaharuan sistem tiket commuter line ini sudah berlangsung sejak Sabtu (21/7).

Terapkan Pembaruan Sistem, Antrean Penumpang Comuter Line Membeludak!
“PT KCI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami seluruh pengguna KRL selama masa pembaharuan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik,” ujar VP Komunikasi Perusahaan PT KCI, Eva Chairunisa dalam pesan singkatnya.

“Permintaan maaf khususnya kami sampaikan kepada para pelanggan setia kami, pemilik Kartu Multi Trip (KMT) maupun kartu uang elektronik dari bank yang tetap perlu melakukan transaksi tiket pada loket sebelum menggunakan jasa KRL selama masa pemeliharaan berlangsung,” ucap dia.

Bagikan :

Said Didu: Negoisasi Saham Freeport Rentan Penumpang Gelap

Said Didu: Negoisasi Saham Freeport Rentan Penumpang Gelap

Mantan Sekteratis Menteri BUMN, Said Didu meminta masyarakat mengawal proses negosiasi saham Freeport yang rentan terjadi ‘penumpang gelap’ untuk keuntungan kelompok tertentu. Dia yakin perusahan sebesar PTFI sangat banyak pihak yang berkepentingan.

“Tapi penumpang gelap akan selalu ada. Kita harus jaga jangan sampai terjadi konsolidasi pelaku tambang yang ada di pemerintahan, di DPR dan pengusaha, ini yang kita kawal.” Kata dia.

Selain itu, yang cukup krusial, jika akuisisi saham 51% dapat diselesaikan dan hak operasional berada pada Freeport, dia mengkhawatirkan akan ada permainan yang memungkinkan saham pemerintah akan mengalami delusi secara terus menerus.

Baca Juga: Fahri Hamzah Mencurigai Divestasi Freeport Dilakukan Demi Citra Pemilu

“Yang lebih gawat, 51 kita akan divestasi, saat kita nggak punya uang maka saham kita akan delusi. Tahun depan puncaknya investasi. Jadi jangan banga dulu jika berhasil mengambil 51 persen,”Kata Said Didu.

“Pertanyaannya, pengelolaannya ada pada dia (Freeport), berarti perhitungan sebenarnya nilai investasi ada pada dia, maka pada saat investasi, dia bilang, hei uang mu! kalau tidak ada uang maka delusi. Itu terjadi di hotel Borobudur, Borobudur 36 persen tinggal 1 persen. Datang lagi, mau renovasi pak makanya tinggal 1 persen, nah itu taktik,” pungkas Said Didu.

Bagikan :

Fahri Hamzah Mencurigai Divestasi Freeport Dilakukan Demi Citra Pemilu

Fahri Hamzah Mencurigai Divestasi Freeport Dilakukan Demi Citra Pemilu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa Presiden Jokowi tidak menunjukkan cara-cara sebagai Kepala Negara dalam usaha mengembalikan PT Freeport kepada Indonesia. Menurut Fahri, pengumuman divestasi Freeport juga terkesan dikebut demi kepentingan politik.

“Mana ada ini deal kayak begini nih, di bawah diam-diam tanpa memakai wibawa kita bisa untung, mengejar Pemilu dan pencalonan dan pagi-pagi sudah mengumumkan kita sudah dapat 51 persen padahal baru HoA dan belum apa-apa ini,” kata Fahri Hamzah di acara ILC tvOne yang dengan topik “Divestasi Freeport: Untung atau Rugi?” pada Selasa 17 Juli 2018.

Dia menilai bahwa karena kontrak karya atau KK setara dengan UU maka dalam hal negosiasi Freeport, pemerintah juga selayaknya melibatkan DPR. Apalagi pada saat ini, UU Minerba disebut sangat jelas mengatur pertambangan termasuk untuk memaksa Freeport membangun smelter.

“Negara harus duduk dan wibawa harus dipakai,” kata dia.

Fahri mencurigai bahwa proses negosiasi Freeport memang sengaja dilakukan terburu-buru demi citra di Pemilu. Dia mengatakan bahwa audit BPK pada akhirnya akan bisa memeriksa benar tidaknya proses negosiasi yang berlangsung.

“Begitu Anda diaudit meringis-ringis,” lanjut Fahri.

Baca Juga: Rocky Gerung: Divestasi Freeport Melalui HoA Seakan-Akan Hoax

Namun Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Fahri harus paham bahwa permasalahan Freeport memang harus diselesaikan secara bisnis. Bahkan Freeport McMorran diingatkannya bukan bagian dari negara Amerika Serikat.

“McMorran adalah private public, kenapa negara harus dibawa ke situ. Apa yang salah dari sini? Artinya dengan pokok-pokok kesepakatan ada pintu masuk, kenapa harus berprasangka buruk,” kata Ngabalin.

Bagikan :

Rocky Gerung: Divestasi Freeport Melalui HoA Seakan-Akan Hoax

Rocky Gerung: Divestasi Freeport Melalui HoA Seakan-Akan Hoax

Pengamat politik yang juga berkarier di bidang ilmu Filsafat, Rocky Gerung membuat pernyataan kontroversial. Dia mencibir bahwa divestasi Freeport melalui HoA dengan PT Inalum seakan-akan hoax.

“Tinggalkan aja 51 persen itu bukan hasil HoA tapi itu HoAx karena enggak begitu ternyata,” kata Rocky soal saham pemerintah 51 persen di Freeport sebagaimana dikutip dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan topik “Divestasi Freeport: Untung atau Rugi?” di tvOne, Selasa 17 Juli 2018.

Rocky juga menyebut bahwa perihal divestasi Freeport tersebut bukan soal nasionalisme namun dicitrakan seolah-olah demikian oleh penguasa. Menurut Rocky, yang diinginkan rakyat Papua justru Freeport ditutup.

“Kalau nasionalisme itu bukan dengan tawar-menawar elektabilitas. Anda mau bantah segala macam, itu yang terjadi hari ini,” kata dia.

Rocky juga menyayangkan jika dalam acara ILC perwakilan pemerintah yang hadir dianggapnya kurang kompeten. Diketahui bahwa dalam acara itu antara lain hadir Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin dan Head of Corporate Communications Inalum, Rendy Witoelar juga sejumlah politikus dari partai pendukung pemerintah.

Bagikan :

Amien Rais: Ada Dajjal Ekonomi dan Intelijen di Pemerintahan

Amien Rais: Ada Dajjal Ekonomi dan Intelijen di Pemerintahan

Tokoh Politik senior Amien Rais memang sangat dikenal pengkritik paling pedas terhadap pemerintahan sejak era Presiden Soeharto hingga pemerintan sekarang yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo.

Bukan Amien Rais namanya jika tidak berkritik tajam. Seperti diketahui sebelumnya tokoh politik senior Partai Amanat Nasional itu pernah berkomentar tentang pembagian sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pengibulan.

Amien Rais juga pernah berujar tentang partai setan dan partai islam, yang dimaksud partai setan adalah partai yang berkoalisi mendukung pemerintahan yang sekarang.

Kali ini ketua dewan kehormatan PAN itu juga mengeluarkan kalimat pedas pada saat acara silaturahim dan halal bi halal Idul Fitri 1439 H Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

“pemerintahan buruk yang berkuasa di Indonesia sejatinya dikendalikan ‘Dajjal’, Terangnya Amien Rais.

Dalam acara tersebut Amien mengajak kalangan yang satu pemikiran dengannya untuk bersama-sama menumbangkan dajjal itu sehingga Indonesia tidak dipimpin oleh sosok yang buruk.

Baca Juga: Mulai Hari Ini MK Buka Pendaftaran Sengketa Pilkada 2018

“Sekali lagi saya katakan yang kita hadapi, bukan Pak ini, Pak itu, bukan. Yang di belakangnya ini ada Dajjal ekonomi, Dajjal intelijen, finansial, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan (pemimpin) kelihatan gagah,”Pungkasnya.

Bagikan :

Setelah Ancol Kini Heboh Penampakan Buaya di Kali Grogol, Ada Fenomena Apa?

Heboh kemunculan buaya kembali terjadi. Setelah heboh penampakan buaya rawa di Teluk Jakarta beberapa waktu lalu, kini warga dan pengguna jalan di Kawasan Jalan Latu-Menten, dikejutkan dengan penampakan 3 ekor buaya Di Kali Grogol, Jakarta Bara.

Munculnya buaya menjadi viral di media sosial dan group obrolan WA. “Munculnya terkadang siang atau sore,” terang Urip warga Grogol.

Seorang warga bernama Gunawan (32) mengaku melihat buaya itu sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (27/6/2018). Dia pun sempat merekam penampakan buaya tersebut.

Dalam videonya, terlihat buaya menampakkan diri di permukaan air. Buaya tersebut terlihat tenang, seperti sedang berjemur.

“Buayanya ukurannya lumayan,” kata Gunawan di lokasi.

Gunawan tak hanya sekali melihat buaya. “Kemarin pas jam sama juga muncul buaya. Saya juga rekam videonya. Kata orang sih ada tiga buaya. Tapi saya lihat cuma satu,” ucap Gunawan.

Saat ini, petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) dan polisi sedang berada di lokasi. Mereka mencoba untuk mengevakuasi buaya tersebut.

Darimana Asal Buaya?

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum dapat memastikan asal buaya yang muncul di Kali Grogol, Jakarta Barat. Saat ini, buaya itu harus bisa dievakuasi dulu.

“Kami harus evakuasi dulu untuk kemudian menetapkan atau memastikan asal buaya ini. Apa benar dari habitat alam atau ada orang yang memelihara kemudian melepasnya atau kemudian dia dari penangkaran yang pada saat banjir besar 2006 itu memang banyak yang lepas?” kata Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Indra Eksplotasia di Jalan Prof Latumenten, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Grogol, Jakarta Barat.

Jika sudah bisa ditangkap, akan terlihat buaya itu peliharaan atau memang dari alam. Berdasarkan pengamatan hari ini, lanjutnya, buaya itu berukuran kecil.

“Tapi kalau dilihat dari ukurannya kecil ya, bisa jadi dia kekurangan pakan, karena kalinya kotor, bisa juga menjadi salah satu sebab,” ujarnya.

Bagikan :

Tidak Dapat Kritisi Pemerintah, Titiek Soeharto Keluar dari Golkar

Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto keluar dari Golkar dan bergabung ke Partai Berkarya. Ia mengatakan alasan utama keluar dari Golkar lantaran partai tersebut berstatus sebagai pendukung pemerintah.

Di sisi lain, ia merasa gerah dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena dinilai gagal menyejahterakan masyarakat. Namun, karena dulunya berstatus sebagai kader Golkar, ia tak bisa mengkritik pemerintah.

“Saya putuskan keluar dari Partai Golkar dan saya memilih memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya,” kata Titiek usai deklarasi, Senin (11/6/2018).

Anggota Komisi IV DPR RI ini mencontohkan ada kurang lebih 7 juta rakyat masih menganggur, sedangkan pada saat yang sama, negara kita dibanjiri tenaga kerja asing. Pemerintah juga terus menerapkan kebijakan impor. Penanganan narkoba di Indonesia, lanjut dia, juga tak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Menurut dia, sumber daya alam juga tak dikembangkan secara optimal sehingga rakyat tak bisa sejahtera. “Saya sedih, saya ingin menjerit menyuarakan hati saya. Tapi saya tidak bisa menyampaikan. Saya masih hidup di Golkar.

Saya tidak bisa karena masih menjadi anggota Golkar. Golkar sebagai partai besar dan sahabat pemerintah seharusnya bisa mengingatkan. Tidak sekadar asal bapak senang (ABS),” kata anak keempat mantan Presiden Soeharto itu.

Oleh karena itulah, dia memutuskan keluar dari Partai Golkar. Titiek juga mengaku keputusan keluar dari Partai Golkar ini akan membawa konsekuensi dirinya akan melepas jabatannya di DPR. Dia tak lupa berterima kasih kepada Partai Golkar.

“Saya memutuskan keluar dari Partai Golkar. Saya memilih memerjuangkan kepentingan rakyat lewat Partai Berkarya. Terima kasih Partai Golkar yang telah menempa saya menjadi politikus perempuan di Indonesia. Golkar partai besar yang punya banyak tokoh politik. Saat ini saya lebih dibutuhkan di Partai Berkarya,” pungkasnya.

Hutomo Mandala Putra mengaku bersyukur masuknya kakak kandungnya ke partai tersebut.

Hal ini akan memudahkan target kursi 80 kursi di DPR RI Deklarasi Titiek dilakukan dalam acara Konsolidasi Pemenangan Partai Berkarya di Memorial Jenderal Besar Soeharto atau Museum Soeharto di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Dalam kesempatan itu hadir Ketua Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Bagikan :

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal Pada 15 Juni 2018, NU Tunggu Sidang Isbat

Jadwal pengumuman penetapan 1 syawal 1439 H atau Lebaran Idul Fitri 2018 paling dinantikan umat Islam.

Nah, kapan Hari Raya Idul Fitri 2018?

Penentuan 1 Syawal atau hari Raya Idul Fitri 1438 H akan dilakukan setelah hilal dan sidang Isbat.

Pemerintah akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal bulan Syawal yang akan digelar Kementerian Agama.

Rangkaian sidang isbat diawali dengan pemaparan secara terbuka mengenai posisi hilal atau dikenal dengan Rukyatul hilal.

Namun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2018 jatuh pada Jumat, 15 Juni 2018.

Penetapan Idul Fitri 2018 itu merujuk hasil perhitungan astronomi atau hisab yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Dalam maklumat Muhammadiyah, 1 Syawal atau hari Idul Fitri 2018 jatuh pada Jumat, 15 Juni. Kemudian 1 Zulhijah tahun ini bertepatan dengan Senin, 13 Agustus. Dengan demikian, Hari Arafah atau 9 Zulhijah bersamaan dengan Selasa, 21 Agustus.

Hari Arafah sendiri menjadi acuan umat Muslim untuk melaksanakan puasa sunah Arafah sebelum Idul Adha. Selanjutnya, Idul Adha 10 Zulhijah jatuh pada Rabu, 22 Agustus.

Dalam menentukan Idul Fitri, 1 Ramadan hingga Idul Adha, Muhammadiyah menggunakan metode dengan perhitungan ilmu astronomi atau falak.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah merupakan lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi perhitungan astronomi penanggalan hari besar keagamaan Islam.

Sementara itu, menurut Nadhatul Ulama (NU) di Kalsel, dijelaskan bahwa mereka akan mengikuti pemerintah setelah dilakukan peneropongan hilal dan sidang isbat.

“Kami akan mengikuti pemerintah,” kata Sekertaris PWNU Kalsel, Berry Nahdian Forqon.

Namun jika memperkirakan lebih detailnya, lagi dia melimpahkan ke Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Kalimantan Selatan, Akhmad Syaikhu.

Dipaparkan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun 2018 ini berpotensi sama di hari Jumat (15/6/2018) nanti. Tapi dia akan lebih dulu menantikan pelaksanaan hilal.

Bagikan :