Pemilu

Ini Dia Harta Kekayaan Sandiaga Uno, Jangan Kaget!

Jumlah harta bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mencapai Rp 5 triliun (Rp 5.099.960.524.965). Kekayaannya itu tercantum di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang dia laporkan ke KPK sebagai syarat maju dalam pilpres 2019.

Jumlah harta tersebut meningkat dibandingkan jumlah harta kekayaan pada 2016 lalu. Menurut LHKPN yang dia serahkan pada 14 Agustus 2018, jumlah hartanya terdiri dari tanah dan bangunan yang berjumlah Rp 191 miliar. Sementara harta kekayaan berupa alat transportasi berjumlah Rp 325 juta dan harta bergerak lainnya berjumlah Rp 3,2 miliar.

Harta berupa surat berharga mendominasi kekayaannya dengan nominal mencapai Rp 4,7 triliun. Sementara harta berupa kas Rp 495 miliar dan harta lainnya Rp 41 miliar. Sandi tercatat punya utang Rp 340 miliar.

Jumlah hartanya itu meningkat cukup signifikan. Menurut data LHKPN yang Sandiaga laporkan pada 29 September 2016, Sandiaga Uno memiliki total kekayaan sekitar Rp 3,8 triliun.

Harta Sandiaga saat itu terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp 133 miliar berupa tanah dan bangunan. Sedangkan harta bergerak Sandiaga senilai Rp 375 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp 3,2 miliar.

Selain itu, Sandiaga mempunyai harta kekayaan berupa surat berharga sebesar Rp 3,7 triliun dan US$ 1,3 juta, giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 12,9 miliar dan US$ 30,2 juta.

Bertambahnya kekayaan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pernah disinggung anggota tim pemenangannya, Sudirman Said saat mengantar Sandi ke KPK. Sudirman mengatakan menguatnya kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah memicu kenaikan harta Sandiaga Uno yang mayoritas berupa saham.

“Kalau nanti dilihat kenaikannya cukup signifikan, karena kurs dolar terhadap rupiah naik tinggi, maka harga saham juga naik,” kata dia.

KPK telah membuka LHKPN bagi bakal calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres 2019 sejak 4 Agustus 2018. Berdasar ketentuan Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, salah satu syarat yang harus dipenuhi pasangan capres adalah melaporkan kekayaannya ke instansi yang berwenang.

“Instansi berwenang dalam hal ini KPK,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Cahya Harefa beberapa waktu lalu.

Bagikan :

Mulai Hari Ini MK Buka Pendaftaran Sengketa Pilkada 2018

Mulai Hari Ini MK Buka Pendaftaran Sengketa Pilkada 2018

Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Rabu 4 Juli, mulai membuka pendaftaran kasus sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 2018.

“Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah dibuka mulai hari ini hingga Sabtu 7 Juli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Sedangkan pendaftaran perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak 2018 baru mulai dilaksanakan pada Sabtu 7 Juli hingga Rabu 11 Juli.

Setelah melalui proses pendaftaran, berkas permohonan sengketa pilkada akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan pada 12 hingga 17 Juli. Kemudian para pemohon harus melengkapi berkas-berkas permohonan pada 16 sampai 20 Juli.

“Nanti pada 23 Juli akan dilakukan registrasi permohonan pemohon dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi),” Tambahnya Fajar.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa proses penanganan perkara sengketa Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung selama 45 hari kerja sejak berkas yang telah lengkap dicatat dalam BRPK.

“Sidang pendahuluan dijadwalkan pada 26 Juli 2018, kemudian putusan dismissal dijadwalkan dapat dilaksanakan pada 9 Agustus, dan putusan akhir pada 18 September hingga 26 September,” pungkasnya.

Baca Juga : Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK

Pilkada Serentak 2018 sendiri telah digelar pada Rabu 27 Juni di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

MK membuat asumsi dari 171 daerah yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2018, sekira 112 daerah diperkirakan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pilkada.

Bagikan :

Ketua KPU: Situs KPU Diretas Bukan Setiap Hari, Tapi Tiap Menit!

Ketua KPU: Situs KPU Diretas Bukan Setiap Hari, Tapi Tiap Menit!

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui bahwa situs infopemilu.kpu.go.id yang menyajikan informasi hasil real count atau hitung riil Pilkada sementara 2018 berhasil diretas oleh pihak lain.

Arief mengatakan pihaknya bukan mempersulit masyarakat mengakses laman tersebut secara sengaja, tapi memang karena berhasil diretas pihak lain. Diketahui, laman infopemilu.kpu.go.id tidak dapat diakses sejak Jumat siang (29/6).

“Diretas,” kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Selasa (3/7).

Arief lalu menjelaskan bahwa laman infopemilu.kpu.go.id diserang secara bertubi-tubi. Khususnya laman yang menyajikan hasil sementara hitung riil Pilkada 2018.

Intensitas serangan, kata Arief, sudah tidak bisa lagi dikalkulasi dengan hitungan hari. Tidak pula dengan hitungan jam. Dia mengutarakan hal tersebut merujuk dari penuturan Tim IT KPU.

“Bukan setiap hari, setiap jam, tapi setiap menit! Itu diserang dari mana-mana,” kata Arief.

Objek yang diserang, lanjut Arief, bermacam-macam. Misalnya, data hitung riil KPU dan laman lain yang tidak terkait dengan pilkada. Kecepatan mengakses laman pun turut menjadi bulan-bulanan peretas.

Meski begitu, yang paling sering menjadi incaran adalah perihal perkembangan hasil sementara hitung riil Pilkada 2018.

Arief mengatakan angka-angka perolehan suara dalam hitung riil Pilkada 2018 sempat diubah oleh peretas. Akibatnya, angka yang terlihat menjadi tidak sesuai dengan formulir C1 atau sertifikat hasil penghitungan suara tingkat TPS.

KPU tidak diam saja. Ketika ada angka yang berubah, KPU lekas memperbaiki sesuai dengan data scan C1 yang diupload KPU kabupaten/kota serta provinsi. Namun, itu tidak terselesaikan. Serangan terus datang sehingga angka terus berubah kembali.

Arief mengatakan bahwa implikasi dari hal tersebut yakni masyarakat menjadi bingung karena angka terus berubah. Karenanya, KPU menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id sejak Sabtu kemarin (30/6).

“Ahli IT kita bilang, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, lebih baik ditutup. Ditutup lalu dibersihkan semua serangan-serangan itu,” katanya.

“Sekarang kita sedang mempertimbangkan kapan akan dibuka lagi,” lanjutnya.

Baca Juga: Menakar Poros Alertnatif JK-AHY Di Kancah Pilpres 2019

Arief masih enggan membeberkan siapa pihak yang terus-menerus menyerang laman KPU. Dia pun tidak memberitahu apakah serangan berasal dari dalam atau luar negeri.

“IT yang tahu. Pokoknya kita diserang,” ucap Arief.

Sejauh ini, Arief mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam menghadapi serta mengidentifikasi serangan serta peretas. KPU, lanjutnya, berkordinasi dengan Mabes Polri, Kemenkominfo, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta sejumlah pegiat IT.

Bagikan :

Ini yang Terjadi Ketika Kotak Kosong Menang di Pilkada Serentak 2018

Pelaksanaan pilkada serentak 2018 di 171 daerah, pada Rabu (27/6/2018) menguak sejumlah fakta. Mulai dari tersangka kasus korupsi yang unggul di Pilkada Tulungagung, maraknya politik uang, hingga calon tunggal kepala daerah yang kalah dari kolom kosong di Pilkada Makassar.

Berdasarkan hitungan cepat atau quick count yang dilakukan lembaga riset Celebe Research Center (CRC), misalnya, pasangan calon walikota dan wakil walikota Munafri Afifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) harus mengakui keunggulan kolom kosong. Pasangan Appi-Cicu ini hanya memperoleh 46,55 persen, kalah dengan kotak kosong yang mendapat 53,45 persen suara.

“Data yang masuk untuk Pilkada Makassar sudah 86 persen dan kolom kosong unggul tipis dari paslon tunggal,” kata Direktur CRC, Herman Heizer di Makassar, Sulawesi Selatan.

Selain di Makassar, menurut hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, kotak kosong tersebut menang di sejumlah TPS pada wilayah Lebak, Banten, dan Pilwalkot Tangerang

Lalu, bagaimana jika nantinya suara calon tunggal kalah dibanding kotak kosong berdasarkan hasil perhitungan KPU? UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada juga mengatur bagaimana jika Pilkada hanya diikuti calon tunggal. Dalam Pasal 54D diatur, pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali mengulang Pilkada di daerah yang menurut real count kotak kosong menang. Hal ini sesuai dengan Unddang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kotak kosong yang menang, akan diadakan pemilihan kembali,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz.

Menunggu proses Pilkada ulang, daerah tempat kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2018 akan dipimpin sementara oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt). Kepala daerah Plt akan ditunjuk oleh Kemendagri.

“Di dalam Undang-undang 10 juga disebutkan nanti di daerah tersebut akan ada Plt” kata Viryan.

Baca juga: Pilkada 2018: Kotak Kosong Nyaring Bunyinya!

Plt yang ditunjuk oleh Kemendagri akan menjabat hingga gelaran Pilkada serentak berikutnya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Viryan mengungkapkan, kemenangan kotak kosong baru terjadi pada pilkada serentak tahun ini.

“Plt tersebut (bertugas) sampai pilkada serentak berikutnya, yaitu di gelombang berikutnya di tahun 2020,” kata Viryan.

“Setahu saya, baru kali ini kotak kosong menang,” sambungnya.

Selain dalam UU 10 Tahun 2016, aturan terkait kemenangan kotak kosong terinci pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 sampai 3 tentang pilkada dengan Satu Pasangan Calon. Pasal 25 tersebut berbunyi;

(1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

(2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagamana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bagikan :

Pilkada Hanya Menang di 3 Provinsi, PDIP dan Gerindra Pikir Ulang Usung Jokowi dan Prabowo

Hasil perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di pilkada serentak 2018 menunjukan hasil yang kurang menggembirakan untuk kedua Partai besar yang digadang-gadang bakal bertemu dalam kontelasi Pilpres 2019 mendatang. Dari 17 provinsi PDIP hanya menang di 4 provinsi, sementara Gerindra hanya unggul di 3 provinsi.

Hasil pemilihan kepala daerah ini bisa dibilang merupakan sinyal bahwa 2019 Ganti Presiden yang dicanangkannya itu bisa terlaksana. Disisi lain juga menggambarkan bahwa popularitas Prabowo juga tidak mengesankan. Buktinya, tidak bisa mengangkat perolehan suara partainya.

Hasil ini bisa membawa kedua partai berpikir ulang untuk mengulang Jokowi atau Prabowo dalam pemilihan presiden mendatang.

Nasdem dan PAN Puncaki Pilkada

Berdasarkan data yang diperoleh redaksi parpol yang paling sukses mengantarkan jagoanya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 provinsi adalah Partai Nasdem dan PAN.

Dimana partai besutan Surya Paloh dan Zulkifli Hasan tersebut berhasil menang di 10 Provinsi dan kalah di 7 Provinsi. Kemudian di posisi kedua ditempati Partai Golkar dan Hanura. Keduanya berhasil menang di 9 Provinsi dan kalah di 8 Provinsi.

Nasdem akhirnya menjadi pamuncak dalam mengantarkan pasangannya menjadi pemimpin di Pilkada 2018. Dimana Nasdem berhasil menang di Sumut, Sumsel, Riau, Jabar, Jatim, NTT, Sultra, Maluku dan Papua.

Sementara itu hasil PAN dalam pilkada serentak ini disebut menggembirakan.

“Koalisi PAN di pilgub banyak yang terpilih (berdasar data quick count). Hal ini tentu menggembirakan dan telah memenuhi target. Contoh pilgub di Sumatera (provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung), 100% dimenangkan koalisi PAN,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi lewat pesan singkat, Rabu (27/6/2018).

10 daerah yang dimenangkan PAN yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, dan Bali. Kemudian Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Viva menyebut kemenangan itu menjadi modal PAN untuk menentukan paslon di Pilpres.

“Hal ini akan menjadi modal utama untuk bahan pertimbangan dalam menentukan pasangan calon di pilpres,” ujar Viva.

Berikut Ini Daftar Lengkap Partai Peserta Pilkada yang berhasil mengantarkan Pasangannya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 Provinsi di Indonesia.

1. Golkar

Partai Golkar meraih kemenangan di 9 Provinsi yakni Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalbar, NTT, Sultra, Maluku Utar dan Papua. Sementara di Sumsel, Riau, Jabar, Bali, NTB, Sulsel, Kaltim dan Maluku, partai pimpinan Airlangga ini kalah.

2. PDIP.

Partai PDIP hanya menang di Jawa Tengah, Bali, Maluku dan Sultra. Kekalahan telak PDIP justeru dikantong-kantong suara partai besutan Megawati seperti di Jabar, Jatim dan Sumut.

3. Gerindra.

Partai Gerindra juga tak kalah menyedihkan dengan PDIP, dari 17 Provinsi, partai ini hanya mampu menang di Sumatera Utara, Kaltim dan Maluku, atau hanya tiga Provinsi saja.

4. Demokrat.

Partai besutan SBY ini hanya berhasil mengantarkan pasangan calonya di 5 Provinsi, yakni Sumatera Utara, Jateng, Jatim, NTB dan Papua.

6. PKB.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya berhasil menang di 6 Provinsi, yakni Lampung, Jabar, Bali, Kalbar, Maluku dan Papua.

7. PAN

Partai berlambang Matahari ini berhasil menang di Sumatera Utara, Sulsel, Lampung, Riau, Jatim, Bali, Sumsel, Maluku dan Papua.

8. PPP

PPP menang di Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Maluku, Papua dan Maluku Utara.

9. PKS

PKS menang di Sumatera Utara, Riau, Kalbar, Kaltim, NTB, NTT, dan Papua.

10. Hanura

Partai pimpinan Oesman Sapta Odang ini, berhasil menang di Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTT, Maluku dan Papua.

11. NasDem

Data pemenang Pilgub 2018 di 17 Provinsi ini adalah hasil rekapitulasi Quick Count yang dilakukan Partai Golkar yang dirilis PP AMPG pada Rabu (27/6/2018).

Bagikan :

Pilkada Serentak 2018 : 16 Paslon vs Kotak Kosong

Sebanyak 16 pasangan calon (paslon) kepala daerah-wakil kepala daerah akan melawan kolom kosong dalam pilkada serentak 2018. Pemungutan suara pilkada akan digelar secara serentak pada Rabu (27/6) besok.

Berdasarkan data terakhir secara resmi dari KPU yang diunggah pada laman infopemilu.kpu.go.id, Selasa (26/6), ada 16 daerah yang hanya punya satu paslon bupati-wakil bupati atau wali kota-wakil wali kota. Paslon tunggal itu terdapat di Kabupaten Deli Serdang (Sumatra Utara), Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatra Utara), Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten), dan Kota Tangerang (Banten).

Kemudian, paslon tunggal juga ada di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Memberamo Tengah (Papua), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Berdasarkan data yang dihimpun Redaksi, jumlah calon tunggal di pilkada 2018 ini lebih banyak jika dibandingkan dengan pilkada 2017 dan pilkada 2015. Pada 2017, hanya ada sembilan daerah dengan calon tunggal, yakni Kota Tebingtinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Buton, Kabupaten Landak, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tambrauw , Kota Sorong, dan Kota Jayapura.

Sementara itu, sebelumnya, yakni pada pilkada 2015, tercatat hanya ada tiga daerah dengan calon tunggal. Ketiganya adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timur Tengah Utara.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara pilkada serentak 2018 jatuh pada Rabu (27/6). Sebanyak 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten akan menggelar pemungutan suara pada Rabu.

Bagikan :

Ada 3 Versi Keppres Libur Pilkada, Yang Mana yang Benar?

Ada tiga versi salinan keppres libur pilkada yang beredar. Ketiganyanya sama-sama menyinggung soal 27 Juni 2018 sebagai libur nasional. Perbedaan hanya terletak di nomor surat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken aturan mengenai penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan kepala daerah alias Pilkada Serentak 2018 yang jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018. “Baru saja saya tanda tangan siang tadi,” kata Jokowi di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pemerintah resmi menetapkan hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional. Penetapan itu disahkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2018.

“Menetapkan hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak,” demikian bunyi penggalan keppres tersebut.

Namun, sebelum Keputusan Presiden Nomor 15 itu diumumkan secara resmi oleh Jokowi, masyarakat sudah terlebih dahulu menerima salinan aturan soal libur nasional. Masalahnya, ada dua versi salinan keputusan presiden yang beredar. Dua-duanya sama-sama menyinggung soal 27 Juni 2018 sebagai libur nasional. Perbedaan hanya terletak di nomor surat.

Versi pertama adalah Keppres Nomor 48 Tahun 2018. Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo bahkan mengamini adanya Keppres Nomor 48. Belakangan, Johan meralat nomor keppres tersebut. “Ada perbaikan nomor keppres,” katanya.

Adapun versi kedua adalah Keppres Nomor 14 Tahun 2018. Redaksi mendapatkan salinan sebanyak 3 lembar dalam format PDF dari Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, pada Senin sore. Saat dikonfirmasi kepada Johan Budi, nomor keppres itu dinyatakan palsu.

Versi ketiga adalah Keppres Nomor 15 Tahun 2018 yang dianggap sebagai versi yang benar. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pun menyebutkan nomor keppres tersebut dalam siaran tertulisnya.

“Presiden Jokowi telah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional,” demikian bunyi siaran tertulis tersebut.

Kisruh urusan teken-meneken aturan ini bukan hanya sekali terjadi di istana. Sebelumnya, Jokowi pernah menjadi sorotan karena meneken Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Berbagai pihak menuding Jokowi asal meneken surat yang sudah ada di mejanya tanpa membaca isi rancangan aturan tersebut. Sebab, atuan soal pemberian fasilitas uang muka ini dianggap tidak sesuai di tengah krisis ekonomi. Belakangan, Jokowi mencabut peraturan presiden itu. Bahkan, Jokowi juga mencopot Andi Widjajanto dari jabatan Sekretaris Kabinet. Ia diduga lalai menyaring perpres tersebut.

Bagikan :

Jelang Pilkada Serentak, Gaduh “Ada” Oknum Aparat Tak Netral

Jelang Pilkada Serentak, Gaduh "Ada" Oknum Aparat Tak Netral

Jelang Pilkada Serentak, Gaduh “Ada” Oknum Aparat Tak Netral – Masyarakat Indonesia akan kembali menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pada 27 Juni 2018 sebanyak 171 daerah.

Menjelang berlangsungnya Pilkada 2018 secara serentak, kembali mencuat soal isu adanya oknum aparat negara yang tidak netral. Kabar tentang adanya oknum aparat tak netral dipertegas langsung oleh ketua umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden RI Ke-6 itu menyebut ada oknum Badan Intelegen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak netral dalam Pilkada 2018.

Hal ini ia ungkapkan sebelum kampanye pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang di usung oleh Partai Demokrat.

SBY menegaskan agar aparatur negara BIN, Polri dan TNI bersikap netral jelang pilkada serentak 2018. Penyampaian SBY bermaksud tidak ingin ketiga lembaga ini tercemar namanya.

Kicauan SBY dalam menuding soal oknum aparat tidak netral bukan hanya asal bicara saja, ia menyampaikan ketidaknetralan Oknum aparat negara bukan hoax. Ada oknum aparat yang memperlihatkan sikap ketidaknetralannya.

Hal-hal yang membuat SBY curiga

Presiden RI ke-6 tersebut menerima laporan soal rumah dinas mantan wakil gubernur Jabar Dedi Mizwar yang kini menjadi calon gubernur Jabar digeledah

“Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan pejabat gubernur,” kata SBY dalam jumpa pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018.

Selain itu kediaman calon wakil gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengalami hal yang sama, hal ini yang membuat SBY berkicau soal ada oknum negara yang tidak netral. Ia heran mengapa hanya pasangan yang diusung Demokrat yang perlakukan seperti itu, mengapa pasangan yang lain tidak.

Lontaran SBY tersebut dibenarkan cagub Jabar Deddy Mizwar yang turut hadir di acara tersebut. “Pake drone, rumah saya diawasi. Dikira saya itu maling atau apa,” kata dia.

Menurutnya, penggeledahan tersebut dilakukan dua kali. Pertama, setelah dirinya meninggalkan rumah dinas. Kedua, setelah Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Komjen Muhammad Irawan.

Ini Tanggapan Menkopolhukam Soal Isu Oknum Tak Netral

Menteri koordinator Politik Hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menanggapi kecurigaan tentang adanya oknum aparatur negara yang tidak netral.

Wiranto mengatakan tidak ada upaya pemerintah merekayasa, mempengaruhi, atau mengambil kesempatan dengan menunjuk Pj Gubernur Jabar dari kepolisian.

Mantan panglima ABRI itu menegaskan pemerintah memiliki alasan mengapa menunjuk M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Salah satunya adalah karena alasan keamanan wilayah

“Alasannya adalah agar pelaksanaan di sana aman. Tentu itu berdasarkan pengkajian secara menyeluruh. Dan polisi paham masalah itu. Bukan dalam upaya memenangkan paslon tertentu,” tegas Wiranto.

“Yang masih curiga ada rekayasa politik boleh bertemu saya, berbincang yang baik, pandangan yang sehat,” ujar Wiranto.

Bagikan :

SBY – PDIP Saling Serang, Gerindra Bela SBY

SBY – PDIP saling serang setelah Presiden ke 6 ini mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara. Sementara itu Gerindra mengabil sikap membela SBY, hal ini memunculkan spekulasi Partai Demokrat dan Gerindra siap koalisi

Serangan balik PDIP kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal tudingan TNI/Polri dan BIN tak netral di Pilkada 2018 mendapat balasan. Parpol yang memegang pemerintahan itu disebut politisi Partai Demokrat sebagai parpol yang tak siap mengelola negara.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, Minggu (24/6/2018). Jansen pun membalas balik pernyataan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat tengah memainkan ‘politik dikasihani’.

“Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini,” balasnya.

Seperti diketahui sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pernyataan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang dia ketahui. SBY menyebut, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.

Dia lantas mengungkit pemeriksaan mantan Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni oleh Polri. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

“Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax,” ucap SBY saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

Dirinya menyampaikan, keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI, Polri dan BIN dapat menjaga netralitas dalam kontestasi politik di negeri ini.

Reaksi PDIP

Pernyataan SBY ini memicu reaksi, khususnya dari PDIP.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu, Bambang D.H., menanggapi keluhan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terhadap netralitas aparat negara dalam pilkada serentak. Dia menegaskan bahwa tuduhan itu selain merendahkan hak rakyat yang berdaulat, juga cermin kepanikan SBY.

“Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya?” Kata Bambang melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 Juni 2018.

Dia juga mengungkit soal siapa pihak yang memanipulasi IT sehingga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dipenjara. Serta siapa yang memanipulasi data pemilih tetap (DPT) sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009. “Juga siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?” Ujar Bambang.

Bambang menunjukkan bagaimana pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktek penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah. “Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY.”

Dibela Gerindra

Partai Gerindra memberikan pembelaan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat serangan dari PDI Perjuangan.
Hal itu berkenaan dengan tudingan Ketua Umum Partai Demokrat bahwa TNI, Polri dan BIN tak netral dalam Pilkada Serentak 2018 ini.

Menurut partai pimpinan Prabowo Subianto itu, apa yang dilontarkan mantan Presiden RI ke-6 itu bukan pernyataan asal bicara tanpa disertai bukti kuat.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade saat dihubungi wartawan, Minggu (24/6/2018).
Andre menjelaskan, SBY memiliki pengalaman politik sangat mumpungi mengingat dirinya pernah menjabat sebagai presiden dua periode.

Selain itu, ia diyakini masih memiliki jaringan kuat baik itu di internal TNI, Polri, BIN dan juga pernah menjadi Kasospol ABRI.
“Jadi pasti Pak SBY tidak asal bicara, tentu ada yang memberikan laporan ke beliau,” bela Andre.

Meski sudah tak lagi menjabat presiden dan orang nomor satu di Indonesia, tidak akan membuatnya kehilangan jaringan.
Terlebih, banyak pejabat tinggi di TNI, Polri dan BIN yang diangkat pangkatnya melalui keputusan presiden.

Bagikan :

Fenomena Mudik dan Spanduk “Jalan Tol Pak Jokowi”

Mudik Lebaran tahun ini diwarnai beragam spanduk dari pendukung tokoh tertentu. Setelah heboh ajakan klakson 3 kali untuk pendukung #2019GantiPresiden, kini muncul spanduk bertuliskan ‘Jalan Tol Pak Jokowi.’

Spanduk ‘Jalan Tol Pak Jokowi’ itu memenuhi linimasa media sosial. Tampak spanduk disebar ke berbagai daerah, khususnya jalan tol untuk arus mudik Lebaran.

Spanduk tersebut bertuliskan,” Selamat hari raya Idul Fitri 1439 H. Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi’.

Salah satu jalanan yang memasang spanduk tersebut diketahui berada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Spanduk berada di antara spanduk iklan lainnya.

Spanduk politik itu pun menjadi viral di media sosial. Pendukung Jokowi menyebut hal itu muncul sebagai jawaban atas kampanye #2019gantipresiden yang digembar-gemborkan kelompok oposisi.

Diketahui, kelompok oposisi lewat deklarator #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera, mengajak pendukung gerakannya membunyikan klakson tiga kali saat mudik Lebaran. Dia berharap klakson-klakson tersebut bisa menjadi fenomena, seperti klakson telolet.

Ajakan Mardani disampaikan melalui akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Selasa (5/6) lalu. “Ini ide kreatif kawan-kawan sebagai bagian dari upaya menarik perhatian publik bahwa gerakan ini didukung dengan cara kreatif,” ucap Mardani saat dimintai konfirmasi pada Kamis (7/6/2018).

Dalam posting-an itu, Mardani juga menampilkan dua foto spanduk yang dipasang di jalan. Spanduk itu bertulisan ‘yang setuju ganti presiden klakson 3x’.

“Akan jadi komunikasi yang indah di jalanan saat antarelemen pendukung dapat berkomunikasi dengan elegan. Welcome to the new way of communication,” katanya.

Ada alasan khusus pemudik diminta membunyikan klakson tiga kali. Hanya, Mardani tak menjelaskan secara rinci soal itu. “Kayak telolet gitu, nggak kecepatan atau kelambatan,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Kembali ke “Selamat hari raya Idul Fitri 1439 H. Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi.”, politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan jika spanduk yang kini viral tersebut merupakan sebuah reaksi dari para pendukung #2019GantiPresiden.

“Ada aksi ada reaksi. Tahapan pilpres belum dimulai kok kampanye ganti presiden, padahal presiden Jokowi adalah presiden yang sah dan legitimate karena kinerjanya bagus, termasuk tol yang dilalui para haters tersebut,” ujarnya, Senin (11/6/2018).

Sebaliknya, kata dia seperti dikutip rmol.co, para pendukung #2019gantipresiden mempunyai respon yang lucu karena menggunakan hasil kinerja Jokowi namun dengan keras menyuarakan #2019gantipresiden sebelum waktunya kampanye. “Responnya jadi lucu. Kinerjanya dimanfaatkan, melancarkan mudik, tapi delegitimasi tetap dijalankan,” tukasnya.

Partai Gerindra menyebut konten spanduk tersebut menyesatkan opini publik. “Spanduk ini bukti bahwa ada opini yang menyesatkan bahwa tol ini kepunyaan Jokowi,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Senin (11/6/2018).

Andre mengatakan aksi tersebut tidak tepat karena pembangunan jalan tol berasal dari pajak rakyat. Dia berharap ada tindakan tegas dari PT Jasa Marga jika spanduk tersebut dipasang di kawasan sekitar jalan tol.

“Padahal tol dibangun memakai uang rakyat, bukan uang Jokowi pribadi. Bahkan masyarakat yang menggunakan tol juga harus bayar. Kalau itu di depan gerbang tol dan di dalam tol, seharusnya ditertibkan langsung oleh Jasa Marga,” jelas dia.

Dia juga menilai pemasangan spanduk ini merupakan wujud kepanikan pemerintah lantaran tak mampu menyaingi gerakan #2019GantiPresiden yang makin viral.

“Spanduk-spanduk yang dipasang ini merupakan bentuk panik `pihak penguasa` terhadap semakin viralnya #2019GantiPresiden, sehingga mulai memasang spanduk yang isinya opini yang menyesatkan,” ucap Andre.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, rakyat sudah cerdas dan memahami bahwa semua hasil pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang menggunakan uang rakyat dan mekanisme pembiayaan lainnya adalah milik semua rakyat, tidak peduli siapapun presidennya.

“Rakyat sudah cerdas. Saya khawatir spanduk-spanduk “Jalan Tol Pak Jokowi” ini tidak akan menuai simpati, bahkan akan dianggap oleh sebagian besar rakyat sebagai bentuk arogansi. Pendukung Jokowi harus lebih cerdas menarik hati rakyat. Model-model kampanye seperti ini kontraproduktif dan merugikan Jokowi,” ucap Fahira dalam keterangan tertulis, Senin (11/6).

Senator Jakarta ini menduga, lahirnya logika-logika pendukung Jokowi yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai isu utama agar Jokowi terpilih lagi pada Pemilu 2019 akibat mindset keliru yang ditanamkan, bahwa sebelum Jokowi pembangunan infrastruktur Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekarang.

Mindset yang keliru ini mengakibatkan lahirnya klaim-klaim. Misalnya klaim bahwa baru pada masa Jokowi Papua dibangun dan klaim-klaim lain keberhasilan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya hanya melanjutkan proyek infrastruktur pemerintah sebelumnya. Spanduk “Jalan Tol Pak Jokowi” ini, lanjut Fahira, adalah salah satu dari mindset yang keliru dari pendukung Jokowi.

“Jalan tol dibangun dari APBN, badan usaha dan juga melalui pinjaman. Rakyat yang lewat juga harus bayar, tidak gratis. Jadi nilai apa yang mau ditunjukkan kepada rakyat dengan hadirnya spanduk “Jalan Tol Pak Jokowi” ini? Jangan pernah berpikir, Presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Itu namanya buta sejarah. Jika pendukung Pak Harto dan SBY, melakukan hal yang sama, bisa kacau negeri ini,” pungkas Ketua Komite III DPD ini.

Pemasangan spanduk pendukung Joko Widodo soal jalan tol yang dipasang di beberapa titik jalur mudik lebaran, merupakan pesan menohok bagi pendukung #2019GantiPresiden. Spanduk yang kini telah viral di media sosial itu menjadi pesan yang menohok bagi orang yang anti Jokowi.

“Itu bisa jadi pesan menohok buat lawan yang masif menggunakan tagar ganti presiden padahal proses ganti presiden itu kan melalui proses demokrasi dengan mengedepankan gagasan dan konsep. Namun disatu sisi sangat disayangkan,” katanya.

Ramses menganggap spanduk tersebut merupakan pesan antitesis yang berisi pesan untuk orang yang tidak mendukung Jokowi. “Kemungkinan besar itu pesan antitesis dari pesan lawan politik ganti presiden. Bisa saja mereka ingin katakan bahwa kalian yang berupaya ganti presiden 2019 justru menggunakan jalan yang dibangun Jokowi,” katanya.

Meski demikian, Ramses menilai tindakan pemasangan spanduk itu di jalur mudik tidak perlu dilakukan karena akan menciptakan pro dan kontra di masyarakat. “Saya pikir pendukung Jokowi tak usah membalasnya dengan pola demikian. Sebab akan menciptakan pro kontra di tengah masyarakat,” tukasnya.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai “wajar” pada tahun menjelang pemilihan presiden, pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks pemilu sedang mencari dukungan pemilih. “Baik yang pro maupun yang bukan pendukung Pak Jokowi akan melakukan hal yang sama,” kata Aditya.

“Petahana pasti punya cara untuk mensosialisasikan program-program yang berhasil, apapun itu, semua kalau bisa dikeluarkan, sementara yang oposisi atau siapapun itu kan berusaha mencari celah, itu hukumnya memang begitu,” kata Aditya lagi.

Momentum mudik di mana banyak orang ramai berkumpul dan berinteraksi, dikutip BBCIndonesia.com, menurut Aditya memang sering digunakan dalam upaya kampanye politik.

“Mudik gratis, misalnya, yang biasanya dilakukan oleh partai atau kandidat caleg tertentu, karena memang di situ ada kumpulan orang banyak, dan berusaha mendapat simpati dari peserta mudik gratis ini, asumsinya bersimpati pada partai yang memberikan,” katanya.

Sementara bagi pengajar sosiologi komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, Triyono Lukmantoro, dia menilai bahwa anonimitas pembuat spanduk ‘jalan tol Jokowi’ tersebut menjadi persoalan tersendiri.

“Tepat menggunakan itu sebagai politisasi, tapi siapa? Kita tidak bisa menyebut (spanduk) itu (dibuat) pendukungnya Jokowi, dan agak sulit mengatakan itu pendukungnya oposisi, (karena) kita nggak tahu yang memasang siapa,” kata Triyono.

Bagikan :