Advs

DPD RI

Memprihatin, tingginya buta huruf perempuan NTB

Perlu keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan program penuntasan buta aksara di NTB saat iniMataram (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat Hj Robiatul Adawiyah mengaku prihatin dengan masih tingginya angka buta huruf yang mendera kaum Selengkapnya

DPD RI tegaskan penentuan DOB ada di pemerintah pusat

Ambon, 22/2 - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengatakan, penentuan daerah otonom baru (DOB) yang diusulkan dari berbagai provinsi di tanah air, termasuk 13 DOB di Maluku ada di tangan pemerintah pusat. "Kalau bicara prioritas, sebenarnya semua Selengkapnya

DPD RI minta Perpres penetapan status bencana segera diterbitkan

Jakarta -  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengharapkan pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden terkait penetapan status dan tingkatan bencana sesuai amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selama ini seringkali terjadi saling lempar tanggung jawab antara Selengkapnya

Komite II DPD RI meminta pembangunan desa diprioritaskan

Jakarta   - Komite II DPD RI meminta pembangunan desa menjadi prioritas dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan disampaikan delegasi Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Selengkapnya

Anggota DPD minta pemerintah sahkan PP Desertada

  • Jan 25, 2019
  • Comments Off on Anggota DPD minta pemerintah sahkan PP Desertada

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPD RI Fachrul Razi meminta pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah."Kami meminta pemerintahkan tandatangani PP Desertada agar pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terwujud," Selengkapnya

BK DPD: Pemberhentian sementara tidak ada unsur politis

  • Jan 15, 2019
  • Comments Off on BK DPD: Pemberhentian sementara tidak ada unsur politis

Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mervin Komber mengatakan pemberhentian sementara dua senator yaitu GKR Hemas asal DI Yogyakarta dan Maemunah Umar asal Provinsi Riau, tidak ada unsur politis."Pada paripurna DPD tanggal 22 Desember 2018, kami memberhentikan Selengkapnya

DPD: Era Solidaritas Baru kesempatan perkuat kerja sama Indonesia-Malaysia

  • Dec 5, 2018
  • Comments Off on DPD: Era Solidaritas Baru kesempatan perkuat kerja sama Indonesia-Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Ketua DPD RI Oesman Sapta menilai istilah Era Solidaritas Baru dalam hubungan Indonesia-Malaysia yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad merupakan kesempatan dalam memperkuat kerja sama kedua negara."Kami senator Indonesia menilai Era Solidaritas Baru merupakan kesempatan Selengkapnya

DPD: persamaan budaya Indonesia-Malaysia perkuat hubungan diplomatik

  • Dec 5, 2018
  • Comments Off on DPD: persamaan budaya Indonesia-Malaysia perkuat hubungan diplomatik

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Ketua DPD RI Oesman Sapta menilai persamaan kebudayaan Indonesia-Malaysia bisa menjadi "modal" kuat dalam semakin meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara khususnya di bidang ekonomi."Pertemuan ini ada sentuhan budaya Indonesia dan melayu yaitu keramahtamahan, kesederhanaan dan keikhlasan," Selengkapnya

DPD: UU Desa bermakna strategis

  • Nov 29, 2018
  • Comments Off on DPD: UU Desa bermakna strategis

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bermakna strategis dan eksistensialis dalam memberikan pengakuan dan kejelasan atas status desa dan membuka ruang demokratisasi dari tingkat basis kemasyarakatan."Dulu desa diatur UU Pemda, Selengkapnya

OSO sebut Jokowi telah perbaiki sistem desa

  • Nov 29, 2018
  • Comments Off on OSO sebut Jokowi telah perbaiki sistem desa

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyinggung peran Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki sistem dan manajemen desa sehingga baru di era kepemimpinan Jokowi, Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) terdengar gaungnya."Apdesi ini sejak era Presiden Jokowi baru terdengar Selengkapnya