Mendagri

Mendagri : kelembagaan perpustakaan harus kuat

Ini merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah daerahJakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kelembagaan perpustakaan harus kuat untuk mewujudkan tata kelola perpustakaan yang baik. "Ini merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan Selengkapnya

Mendagri: Penyatuan dualisme wewenang Batam tunggu pasca-Pilpres

Batam - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyatuan dualisme wewenang di Kota Batam, Kepulauan Riau, masih harus menunggu Pemilihan Umum Presiden 2019 selesai. "Tunggu Pilpres, sekarang masih koordinasi dengan Menko Perekonomian," kata Mendagri di Batam, Kamis. Selengkapnya

Rakornas Forum Sekda se Indonesia bahas reformasi birokrasi

Serang - Rapat Koordinasi Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Rakornas Forsesdasi) di Balikpapan, Kalimantan Timur, membahas reformasi birokrasi di daerah, Kamis. Kegiatan yang mengundang sekitar 3.000 peserta dari seluruh Indonesia itu dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selengkapnya

Klarifikasi Mendagri soal perizinan proyek Meikarta

  • Jan 15, 2019
  • Comments Off on Klarifikasi Mendagri soal perizinan proyek Meikarta

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku heran namanya disebut oleh Bupati Bekasi (non aktif) Neneng Hassanah Yasin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Bandung dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.Tjahjo, di Jakarta, Selasa, mengklarifikasi Selengkapnya

Mendagri sebut perusak legitimasi KPU sebagai penjahat politik

  • Jan 8, 2019
  • Comments Off on Mendagri sebut perusak legitimasi KPU sebagai penjahat politik

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut siapapun yang punya keinginan untuk merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah penjahat politik."Saya yakin kader partai, partai yang ikut pemilu, timses, dan capres tidak ada keinginan untuk merusak legitimasi KPU Selengkapnya

Mendagri cabut instruksi penggunaan pakaian ASN

  • Dec 14, 2018
  • Comments Off on Mendagri cabut instruksi penggunaan pakaian ASN

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut instruksi penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, Kemendagri memperoleh masukan dari masyarakat dan memutuskan Selengkapnya

Mendagri berharap Bupati Cianjur kooperatif menjalani proses hukum

  • Dec 13, 2018
  • Comments Off on Mendagri berharap Bupati Cianjur kooperatif menjalani proses hukum

Luwuk, Banggai (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum pascatertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu."Sebagai Mendagri dan sebagai pribadi, jujur saya sedih masih ada Selengkapnya

Mendagri ungkap indikasi motif politik dibalik KTP-E tercecer

  • Dec 10, 2018
  • Comments Off on Mendagri ungkap indikasi motif politik dibalik KTP-E tercecer

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada indikasi motif politik dibalik tercecernya KTP elektronik di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. "Ya kalau saya melihat indikasinya ada unsur di sana (kepentingan politik) walau itu KTP-E sudah kedaluwarsa," kata Tjahjo Selengkapnya

Mendagri terbuka diskusikan evaluasi sistem Pilkada

  • Oct 29, 2018
  • Comments Off on Mendagri terbuka diskusikan evaluasi sistem Pilkada

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya terbuka untuk mendiskusikan evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, seperti yang pernah diusulkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.Namun Tjahjo tetap meyakini bahwa sistem Pilkada langsung merupakan langkah terbaik dalam Selengkapnya

Mendagri ingatkan ada ormas ingin ganti ideologi Pancasila

  • Oct 29, 2018
  • Comments Off on Mendagri ingatkan ada ormas ingin ganti ideologi Pancasila

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kembali bahwa ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan dasar negara seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)."Ada ormas yang terdaftar berideologi Pancasila namun ada agenda lain ingin mengubah Mukadimah Selengkapnya